*SMPN 1 Buru Juara Umum
KARIMUN EXPOSE - Acara penutupan OSIS SMK Cup III yang digelar SMKN 1 Karimun, Kamis (5/6), berlangsung meriah. Ratusan siswa sekolah dari SD, SLTP, SLTA se-Kabupaten Karimun turut menyaksikan penutupan acara tersebut.
Kemeriahan acara penutupan juga ditandai pertandingan final futsal antara tim SMAN 2 Karimun dengan SMKN 1 Karimun sebagai tuan rumah. Pertandingan yang berjalan keras ini berakhir dengan skor 0-1 buat tuan rumah. Hasil ini menjadi tambahan perolehan emas bagi tuan rumah.
Kendati mendapat tambahan emas, tuan ramah harus puas dengan juara umum kedua, pasalnya SMPN 1 Buru berhasil meraih emas terbanyak dengan empat emas, dua perak dan tiga perunggu. Sementara tuan rumah sendiri hanya mengoleksi tiga emas, dua perunggu dan empat perak.
Penutupan acara yang dihadiri Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq, dan sejumlah perwakilan sponsor seperti dari PT Saipem dan Telkomsel. Acara semakin bertambah semarak dengan adanya pagelaran seni dan budaya dari siswa tuan rumah tersebut.
OSIS SMK CUP III ini mempertandingkan 19 lomba yang digelar sejak 26 Mei hingga 5 Juni kemarin. Lomba untuk SLTP dan SLTA yang hampir sama, seperti sepakbola, futsal, lari 10 K, estafet 4x100m, senam Zapin dan sepak takraw. Lomba lainnya untuk SLTP berupa lomba sprint 100 meter dan pidato bahasa Inggris. Sementara untuk SLTA-nya terdapat lomba debat bahasa Inggris. Untuk siswa SD hanya ada lomba senam Zapin.
Kepala SMKN 1 Karimun, M Dali mengatakan pelaksanaan lomba secara keseluruhan berjalan lancar dan menarik. Walau sekolahnya tidak berhasil masuk sebagai juara umum, namun pihaknya bangga bisa sukses menyelenggarakan even besar.
Dali mengatakan kesuksesan acara juga berkat adanya bantuan sponsor. “Kita patut bersyukur acara kita juga mendapat sponsor dari PT Saipem. Perusahaan ini akan membantu memberikan piala bergilir dan sejumlah hadiah kepada para pemenang lomba,” terangnya.
Perusahaan besar lainnya seperti Tel-komsel, Bank BNI, Bank Riau, Prudential, dan Tribun Batam juga turut menjadi turut mendukung acara tersebut. Disebutkan, Pemkab Karimun, Rumah Makan Dang Merdu, Yoedha Entertainment, Handyson Jaya, Atarin dan APGRI (asosiasi pengusaha granit Riau) turut memberikan dukungannya. (trb/net)
Selasa, 01 Juli 2008
Gadis 10 Tahun Ditemukan Menjadi Mayat
*Diduga Diperkosa sebelum Dibunuh
KARIMUN EXPOSE - Warga Kelurahan Alai, Kecamatan Kundur gempar. Sesosok mayat bocah wanita ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah sumur tua di kebun kelapa milik Najib, Kamis (5/6), sekitar pukul 06:00 WIB.
Kepala Polsek Kundur AKP Irawan Banuaji membenarkan adanya penemuan mayat bocah wanita tersebut. Menurut kapolsek yang biasa disapa Banuaji itu, mayat bocah malang itu pertama kali ditemukan seorang warga yang kebetulan melintas di kebun.
Belakangan mayat tersebut diketahui bernama Siti Jumaila (10), anak kandung Jumar, warga pulau tersebut. Ella panggilan Siti Jumaila, diduga kuat sebagai korban pembunuhan. Di tubuh Ella, ditemukan luka memar di bagian leher dan pipi serta luka lecet di bagian perut.
Tanda-tanda mencurigakan lainnya juga ditemukan di bagian alat vital. Terdapat luka robek di bagian alat vital tersebut. “Kuat dugaan, Siti menjadi korban pemerkosaan sebelum dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur,” ungkap warga yang melihat kondisi mayat Ella.
Sedangkan pihak kepolisian masih menduga-duga penyebab kematian Ella. “Kita masih menyelidiki apakah bocah tersebut korban dari kekerasan atau tidak. Tapi melihat kondisi dan berdasarkan hasil visum, kita menduga mayat tersebut korban pembunuhan,” terang Banuaji.
Mendengar penemuan mayat pelajar Kelas 3 SD Alai tersebut, warga yang penasaran langsung berduyun-duyun ke lokasi kejadian. Menurut warga, sebelum magrib korban masih terlihat di kediamannya di dekat pelabuhan Alai.
Motif dari tewasnya Ella hingga kemarin sore masih menjadi teka-teki. Banuaji sendiri mengatakan melihat dari tempat penemuan mayat tersebut, di sumur dangkal, cukup janggal.
Apalagi di tubuh korban terdapat beberapa luka memar dan lecet. Hingga kemarin sore, polisi masih menyelidiki penyebab kematian bocah yang biasa dipanggil Ella tersebut.
Polisi juga tengah menyelidiki dengan siapa korban terakhir kali terlihat malam kemarin. Pasalnya sore hingga magrib, korban masih bersama orangtuanya. Namun setelah magrib, Ella menghilang.
Pihak keluarga sudah berusaha mencari ke sana kemari, namun tidak juga ditemukan. Hingga akhirnya ditemukan pagi hari di sebuah sumur di dalam kebun. “Kita masih melakukan penyelidikan,” ungkap Banuaji. (trb/net)
KARIMUN EXPOSE - Warga Kelurahan Alai, Kecamatan Kundur gempar. Sesosok mayat bocah wanita ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah sumur tua di kebun kelapa milik Najib, Kamis (5/6), sekitar pukul 06:00 WIB.
Kepala Polsek Kundur AKP Irawan Banuaji membenarkan adanya penemuan mayat bocah wanita tersebut. Menurut kapolsek yang biasa disapa Banuaji itu, mayat bocah malang itu pertama kali ditemukan seorang warga yang kebetulan melintas di kebun.
Belakangan mayat tersebut diketahui bernama Siti Jumaila (10), anak kandung Jumar, warga pulau tersebut. Ella panggilan Siti Jumaila, diduga kuat sebagai korban pembunuhan. Di tubuh Ella, ditemukan luka memar di bagian leher dan pipi serta luka lecet di bagian perut.
Tanda-tanda mencurigakan lainnya juga ditemukan di bagian alat vital. Terdapat luka robek di bagian alat vital tersebut. “Kuat dugaan, Siti menjadi korban pemerkosaan sebelum dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur,” ungkap warga yang melihat kondisi mayat Ella.
Sedangkan pihak kepolisian masih menduga-duga penyebab kematian Ella. “Kita masih menyelidiki apakah bocah tersebut korban dari kekerasan atau tidak. Tapi melihat kondisi dan berdasarkan hasil visum, kita menduga mayat tersebut korban pembunuhan,” terang Banuaji.
Mendengar penemuan mayat pelajar Kelas 3 SD Alai tersebut, warga yang penasaran langsung berduyun-duyun ke lokasi kejadian. Menurut warga, sebelum magrib korban masih terlihat di kediamannya di dekat pelabuhan Alai.
Motif dari tewasnya Ella hingga kemarin sore masih menjadi teka-teki. Banuaji sendiri mengatakan melihat dari tempat penemuan mayat tersebut, di sumur dangkal, cukup janggal.
Apalagi di tubuh korban terdapat beberapa luka memar dan lecet. Hingga kemarin sore, polisi masih menyelidiki penyebab kematian bocah yang biasa dipanggil Ella tersebut.
Polisi juga tengah menyelidiki dengan siapa korban terakhir kali terlihat malam kemarin. Pasalnya sore hingga magrib, korban masih bersama orangtuanya. Namun setelah magrib, Ella menghilang.
Pihak keluarga sudah berusaha mencari ke sana kemari, namun tidak juga ditemukan. Hingga akhirnya ditemukan pagi hari di sebuah sumur di dalam kebun. “Kita masih melakukan penyelidikan,” ungkap Banuaji. (trb/net)
Jambret Beraksi Kembali Di Karimun
*Melakukan Aksi Tak Jauh Dari Kantor Polsek
KARIMUN EXPOSE - Kawanan jambret kembali beraksi. Kali ini korbannya pelajar SLTA, Hayati(16) yang tengah mengendarai sepeda motor. Jambret berjumlah dua orang tersebut beraksi di depan Kantor Wilayah Khusus Bea Cukai Kepri, Tanjungbalai Karimun, Rabu (4/6), sekitar pukul 20.00 WIB.
Kawanan jambret berhasil merampas sebuah handphone Sony Ericsson dari tangan Hayati. Malam itu Hayati baru saja pulang dari Balai menuju rumahnya di Meral. Hayati tengah berboncengan dengan temannya yang juga seorang wanita. Kebetulan Hayati tengah menerima telepon dari temannya dan terlihat mengeluarkan handphone.
Saat mengetik SMS, tiba-tiba saja dari arah samping muncul sepeda motor RX King yang dikendarai dua orang pria. Secepat kilat, seorang dari pemuda tersebut langsung menyambar handphone yang berada di genggaman Hayati.
Handphone Sony Ericsson Hayati langsung berpindah tangan. Hayati tak dapat berbuat apa-apa. Ia langsung berteriak jambret. “Jambret, tolong, ada jambret,” teriaknya.
Namun sepeda motor RX King tersebut melaju dengan sangat cepat. Kawanan jambret masuk ke jalan kecil yang padat perumahan. Hayati dan temannya tak berani mengejar dan memilih melaporkan kasus tersebut ke Polsek Meral, yang berada sekitar 200 meter dari lokasi kejadian.
Anggota Polsek Meral yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar pelaku yang kabur. Pelaku diduga melarikan diri ke Kampung Bukit, Meral. Polisi langsung mengepung jalan-jalan kecil yang berada di pemukiman penduduk tersebut.
“Kita sudah kepung ke arah tempat kaburnya pelaku, tapi pelaku tak ditemukan,” ungkap Kepala Polsek Meral AKP Arif Budi melalui Kanit Reskrim Polsek Meral Aiptu Bustami kepada wartawan kemarin.(trb/net)
KARIMUN EXPOSE - Kawanan jambret kembali beraksi. Kali ini korbannya pelajar SLTA, Hayati(16) yang tengah mengendarai sepeda motor. Jambret berjumlah dua orang tersebut beraksi di depan Kantor Wilayah Khusus Bea Cukai Kepri, Tanjungbalai Karimun, Rabu (4/6), sekitar pukul 20.00 WIB.
Kawanan jambret berhasil merampas sebuah handphone Sony Ericsson dari tangan Hayati. Malam itu Hayati baru saja pulang dari Balai menuju rumahnya di Meral. Hayati tengah berboncengan dengan temannya yang juga seorang wanita. Kebetulan Hayati tengah menerima telepon dari temannya dan terlihat mengeluarkan handphone.
Saat mengetik SMS, tiba-tiba saja dari arah samping muncul sepeda motor RX King yang dikendarai dua orang pria. Secepat kilat, seorang dari pemuda tersebut langsung menyambar handphone yang berada di genggaman Hayati.
Handphone Sony Ericsson Hayati langsung berpindah tangan. Hayati tak dapat berbuat apa-apa. Ia langsung berteriak jambret. “Jambret, tolong, ada jambret,” teriaknya.
Namun sepeda motor RX King tersebut melaju dengan sangat cepat. Kawanan jambret masuk ke jalan kecil yang padat perumahan. Hayati dan temannya tak berani mengejar dan memilih melaporkan kasus tersebut ke Polsek Meral, yang berada sekitar 200 meter dari lokasi kejadian.
Anggota Polsek Meral yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar pelaku yang kabur. Pelaku diduga melarikan diri ke Kampung Bukit, Meral. Polisi langsung mengepung jalan-jalan kecil yang berada di pemukiman penduduk tersebut.
“Kita sudah kepung ke arah tempat kaburnya pelaku, tapi pelaku tak ditemukan,” ungkap Kepala Polsek Meral AKP Arif Budi melalui Kanit Reskrim Polsek Meral Aiptu Bustami kepada wartawan kemarin.(trb/net)
Rampas HP Untuk Masuk Kuliah
KARIMUN EXPOSE - Aksi pencurian yang dilakukan dua pemuda tanggung Amin (21) dan Irwansyah (22) benar-benar nekat. Mereka secara terang-terangan membawa kabur handphone Nokia 6600 dari sebuah konter di Kali Baru, Pelipit, Rabu malam (3/6).
Mereka membawa kabur handphone tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke arah Tanjungbalai. Pemilik konter Eny yang baru menyadari kejadian tersebut langsung berteriak maling. Teriakan Eny spontan membuat warga sekitar terkejut.
Mendengar teriakan Eny, kedua pemuda tersebut justru menambah kecepatan sepeda motornya hingga ke Tanjungbalai. Di simpang lampu merah dekat Bank BCA sepeda motor yang dikendarai Amin langsung berbelok arah ke kanan. Namun mereka tak menyadari, seorang anggota Polres Karimun yang mengetahui kejadian tersebut membuntuti mereka. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung.
Beruntung, di Simpang Pos Polantas Polres Karimun Jalan Nusantara, sepeda motor tersebut salah arah. Kedua pria tersebut masuk ke jalan se arah. Tak pelak, aksi mereka pun membuat curiga warga.
Warga pun di Jalan Nusantara langsung berteriak maling dan ikut mengejar. Pelarian kedua pria ini pun akhirnya tak berlangsung lama. Mereka terhenti setelah sebuah terjangan dari polisi yang berhasil menyalip.
“Kami langsung tersungkur. Tapi sebelumnya sempat membuang handphone di pinggir jalan. Saya tak tahu kalau jalan itu se arah, karena baru seminggu di sini,” ungkap Amin yang sempat tak mengaku mencuri saat pertama kali tertangkap. Mereka nyaris menjadi bulan-bulanan warga.
Handpone yang masih aktif tersebut akhirnya ditemukan di semak-semak di pinggir jalan. Kejadian ini bermula ketika kedua pemuda ini berpura-pura hendak membeli handphone di konter tersebut. Mereka sempat menawar handphone.
Tapi tiba-tiba, saat handphone sudah berada di tangan, kedua pria tersebut langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor. Menurut Amin, aksi tersebut sudah mereka rencanakan sehari sebelumnya.
Kenekatan tersebut menurutnya, karena terdesak sudah tidak memiliki uang lagi. “Saya tak punya uang lagi. Kita sudah merencanakan sebelumnya,” ungkap Amin yang baru seminggu berada di Tanjungbalai. Kedua pemuda itu mengaku berasal dari Cintai, Selat Panjang.
Kepala Polres Karimun AKBP Joko Rudi membenarkan penangkapan tersebut. “Saat ini kedua tersangka sudah kita amankan di sel tahan Polres Karimun untuk diperiksa lebih lanjut,” terangnya. (poenk/trb)
Mereka membawa kabur handphone tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke arah Tanjungbalai. Pemilik konter Eny yang baru menyadari kejadian tersebut langsung berteriak maling. Teriakan Eny spontan membuat warga sekitar terkejut.
Mendengar teriakan Eny, kedua pemuda tersebut justru menambah kecepatan sepeda motornya hingga ke Tanjungbalai. Di simpang lampu merah dekat Bank BCA sepeda motor yang dikendarai Amin langsung berbelok arah ke kanan. Namun mereka tak menyadari, seorang anggota Polres Karimun yang mengetahui kejadian tersebut membuntuti mereka. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung.
Beruntung, di Simpang Pos Polantas Polres Karimun Jalan Nusantara, sepeda motor tersebut salah arah. Kedua pria tersebut masuk ke jalan se arah. Tak pelak, aksi mereka pun membuat curiga warga.
Warga pun di Jalan Nusantara langsung berteriak maling dan ikut mengejar. Pelarian kedua pria ini pun akhirnya tak berlangsung lama. Mereka terhenti setelah sebuah terjangan dari polisi yang berhasil menyalip.
“Kami langsung tersungkur. Tapi sebelumnya sempat membuang handphone di pinggir jalan. Saya tak tahu kalau jalan itu se arah, karena baru seminggu di sini,” ungkap Amin yang sempat tak mengaku mencuri saat pertama kali tertangkap. Mereka nyaris menjadi bulan-bulanan warga.
Handpone yang masih aktif tersebut akhirnya ditemukan di semak-semak di pinggir jalan. Kejadian ini bermula ketika kedua pemuda ini berpura-pura hendak membeli handphone di konter tersebut. Mereka sempat menawar handphone.
Tapi tiba-tiba, saat handphone sudah berada di tangan, kedua pria tersebut langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor. Menurut Amin, aksi tersebut sudah mereka rencanakan sehari sebelumnya.
Kenekatan tersebut menurutnya, karena terdesak sudah tidak memiliki uang lagi. “Saya tak punya uang lagi. Kita sudah merencanakan sebelumnya,” ungkap Amin yang baru seminggu berada di Tanjungbalai. Kedua pemuda itu mengaku berasal dari Cintai, Selat Panjang.
Kepala Polres Karimun AKBP Joko Rudi membenarkan penangkapan tersebut. “Saat ini kedua tersangka sudah kita amankan di sel tahan Polres Karimun untuk diperiksa lebih lanjut,” terangnya. (poenk/trb)
KPU Susun Draft Peraturan KPU tentang Kampanye
Jakarta, kpu.go.id. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyusun draft Peraturan KPU tentang kampanye. Menurut Ketua KPU, Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, MA ketika membuka acara workshop penyusunan draft peraturan KPU tentang kampanye di Cisarua, Bogor (31/5).KPU harus segera mengeluarkan peraturan KPU tentang kampanye karena dalam UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa masa kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2009. Itu berarti, tiga hari setelah tanggal 5 Juli 2008 atau tanggal 8 Juli 2008. Ia juga menyatakan bahwa masa kampanye yang panjang sangat rentan terhadap berbagai masalah, antara lain masalah keamanan, masalah keindahan kota dan masalah hubungan antar masyarakat. “Yang dikhawatirkan seperti yang dikatakan Presiden, masyarakat Indonesia justru akan semakin terkotak-kotak, karena itu penyusunan draft peraturan kampanye sangat penting,“ ujarnya.Seperti diketahui, sesuai dengan tahapan, jadual dan program penyelenggaran Pemilu 2009 masa kampanye akan berlangsung sejak 8 Juli 2008 s/d 1 April 2009.Dalam menyusun draft peraturan tersebut, KPU juga meminta masukan dari berbagai pihak terkait seperti Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, POLRI, Bawaslu, PWI, PRSSNI, Depkominfo, dan Depkumham.
Presiden Canangkan Gerakan Nasional Sosialisasi Pemilu 2009
JAKARTA, (KE) - Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Nasional Sosialisasi Pemilu 2009 (GNSP 2009) di Istana Negara, pada hari Jum’at, tanggal 6 Juni 2008.GNSP 2009 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu 2009 guna mewujudkan kehidupan politik yang lebih demokratis.Acara yang akan dimulai sejak pukul 10.00 WIB itu akan dihadiri oleh kurang lebih 350 undangan yang terdiri dari para menteri kabinet, MPR, DPR, dan DPD, KPU Provinsi seluruh Indonesia, gubernur seluruh Indonesia, perwakilan negara sahabat, pimpinan beberapa media massa.Dalam acara tersebut KPU juga akan meluncurkan logo serta maskot Pemilu 2009.
Rabu, 04 Juni 2008
Pungli Di Kantor Lurah Tanjunguban Selatan
*Oknum Pegawai Patok Uang Administrasi
BINTAN, (KE) --- Yus Turnip, sangat kesal atas perlakuan oknum pegawai kantor Lurah Tanjunguban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan Kamis (15/5), karena saat meminta surat pengantar untuk membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), di kelurahan tersebut, diminta uang sebesar Rp 20.000 oleh pegawainya.
Yang membuat kesal menurut Yus, bukan masalah uang, yang dikeluarkan namun masalah ucapan dari pegawai tersebut, saat surat pengantar selesai dan biaya diberikan, hal yang wajar kalau warga bertanya dengan heran kalau ada dana yang seolah di patok oleh kantor lurah untuk membuat selembar surat rekomendasi, ternyata pegawai tersebut langsung naik darah dengan mengatakan "kalau mau gratis suruh saja suamimu yang kerja disini".
Hal inilah yang , menurutnya sangat mengecewakan karena Yus mengira orang yang bekerja di sebuah kantor minimal mempuyai latar belakang pendidiakan jadi masalah, tatakerama juga biasanya sudah diajarkan, bukan sebaliknya seperti yang dialami saat itu.
"Saya mengira pegawai tersebut mempuyai pendidikan, juga diajarkan masalah tatakerama yang baik, apa untuk kantor Lurah itu, memang serba asal-asalan, apa memang hal ini sengaja dibiarkan oleh lurah atau atasananya", tegas Yus.
Lurah Tanjunguban Selatan Alfian, yang dihubungi secara terpisah Kamis (22/5), berjanji akan menegur perbuatan yang kurang terpuji dari bawahannya, dan berjanji akan melakukan perbaikan pada staffnya yang kurang memperhatikan warganya.
”Masalah biaya tambahnya, hal tersebut pihak kelurahan tidak pernah melakukan patokan berapa besarnya dana untuk membuat surat pengantar seperti SKCK, namun kalau ada yang sudi untuk membantu pihak keluahan memang tidak menolaknya, namun kalau hal tersebut sudah dipatok tentunya sudah keluar dari aturan yang ada,” katanya. (Harjo)
PT BBA Selesaikan Masalah Dengan Kekeluargaan
BINTAN, (KE) ---- Permasalahan intimidasi, dugaan menghalangi mantan karyawan untuk bekerja diperusahaan lain, yang dialami oleh beberapa karyawan PT Bintan Bersatu Apparel (BBA) Lobam beberapa waktu lalu. Akhirnya bisa selesai dengan cara kekeluargaan antara pihak karywan/i dan manajemen BBA.
Hal tersebut disampaikan secara terpisah oleh Miss Khatty, selaku pimpinan BBA melalui telephone Rabu (21/5), menurutnya permasalahan yang dilaporkan karyawan beberapa waktu lalu, saat ini sudah di selesaikan kedua belah pihak, seperti adanya kekurangan gaji dan adanya karyawan yang merasa dihalangi oleh pihak manajemen untuk bekerja diperusahaan lain.
"Permasalahan tersebut sudah kita selesaikan, gaji yang kurang langsung kita bayarkan pada karyawan dan juga karaywan yang merasa dihalangi untuk bekerja diperusahaan lain saat ini sudah bekerja, jadi hal tersebut saat ini sudah tidak ada masalah lagi", tandas Khatty
Khatty juga berjanji akan melakukan perbaikan terhadap manajemen perusahaan, apalagi menyangkut masalah hak-hak normatif karyawan yang selama ini sempat terjadi masalah dalam perusahaan BBA, karena hal tersebut menyangkut masalah masadepan karyawan dan keluarganya, apalagi saat ini masal mencari kerja dalam kawasan tergolong sulit, yang di sebabkan beberapa perusahaan sudah tutup, tambahnya.
Ferli S, salah seorang karyawan BBA yang ditemui dilobam membenarkan adanya penyelesaian masalah gaji yang sempat ada kekurangan bebrapa waktu lalu,
"sejak disampaikan pada pihak pimpinan BBA permasalahan tersebut langsung ditindak lanjuti manajemen, kekurangan gaji beberapa waktu lalu sudah dibayarkan oleh pihak BBA", ucapnya.
Ferli yang juga wakil ketua KSBSI PT BBA menyinggung masalah karyawan yang bermasalah, juga sudah selesai dengan cara kekeluargaan, " teman kita juga sudha selesai, Supredi saat ini sudah dapat kerja begitu juga dengan Erna sudah ada kesepakatan untuk tidak melanjutkan permasalahan secara hukum,” singgungnya.
Kedepan Ferli berharap pada pimpinan BBA agar dapat lebih memperhatikan masalah nasib karyawannya serta dapat melakukan perbaikan kinerja para staffnya, agar terlihat lebih profesional. (Harjo)
Asli Motor Buka Cabang Di Tanjung Uban
BINTAN, (KE) --- Untuk menjawab kepuasan bagi pelanggan khususnya para pengguna kendaraan roda dua merk Yamaha, berdasarkan populasi dari jumlah penggunanya saat ini di wilayah Bintan Utara dan sekitarnya, Asli motor membuka cabang daeler resmi (asli Motor II) di Tanjunguban.
Hal ini disampaikan Ferdi Sinarta, Maneger operasional dan pemasaran Asli Motor II, Kamis (22/5) pada acara pembukaan secara resmi daeler tersebut. Menurutnya daeler dibuka untuk menjawab seluruh kepuasan dari para pelanggan Yamaha karena selama ini, masih terdapat dibeberapa tempat yakni cabang kecil yang ada di Tanjunguban, dalam melakukan pelayanan, tapi mulai saat ini untuk mempermudah dibuatlah satu tempat.
"Berdasarkan target dari pemasaran yamaha untuk wilayah Tanjung uban, sejauh ini yamaha sudah mencapai target, dan juga berdasarkan populitas yang ada sudah sangat dibutuhkan daeler yang bisa melayani seluruh kebutuhan palnggannya, sehingga hal ini bisa membuat para pelnggan lebih puas dengan pelayan yang sudha kita siapkan", harapnya.
Sementara itu Kasat Lantas Bintan yang mengatakan agar kedepan antara pihak kepolisian dan daeler yamaha dapat bekerja sama dalam hal sosialisasi masalah lakalantas, karena sangat diperlukan sosialisasi masalah lakalantas terhadap pengguna kendaraan, apalagi sejauh ini lakalantas di daerah Bintan Utara tergolong cukup tinggi.
"Kita berharrap pada pihak daeler agar kedepan bisa bekerjasama dalam sosilaisasi, masalah lakalantas dan perlunya kelengkapan kendaraan, sperti helm dan lainnya, juga nanti pihak Polres juga akan membuat brosur tentang himbauan untuk mengurangi tingginya angka lakalantas", tegasnya. (Harjo)
Politik dan Kebutuhan Riil
MEMBICARAKAN pemilu, dalam kondisi sekarang ini, sebetulnya kita malu hati, tapi nun di
Pemilu masih beberapa tahun lagi, namun apa yang bernama mendesain ulang daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk pemilu mendatang, justru mengundang keramaian politik. Desain daerah pemilihan itu tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.
Terus terang, sebagian rakyat kecil yang belakangan ini dilanda bencana, dan dicekik harga-harga kebutuhan pokok, jelaslah mereka tak punya kebutuhan dengan urusan-urusan yang tinggi dan besar itu; yang bernama strategi politik pemilu.
Kendati demikian, sebagai warga negara yang baik, kita mendukung pesta demokrasi, dan menunaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita di dalamnya. Jadi, harapan kita, dengan aturan yang jelas dalam UU Pemilu yang baru, keputusan tentang daerah pemilihan, jumlah kursi DPR dan DPRD, tetaplah mengakomodasikan aspirasi kita, rakyat kecil.
Sungguh, kita sudah kelewat pusing pada urusan-urusan keseharian yang riil. Macam-macamlah problematiknya. Mulai dari apa yang bernama harga beras mahal, flu burung, pengangguran meningkat, bahkan sampai pajak tinggi untuk orang mati. Jadi janganlah kita ditambah oleh gemuruh perseteruan cek-cok politik. Sederhananya, UU Pemilu jangan sampai menimbulkan guncangan politik.
Bagaimanapun, bagi kalangan politisi, pemilu selalu merangsang model praktek-praktek politik, sebagai dasar perencanaan kehidupan politik yang lebih efektif. Itulah mengapa pemilu masih cukup jauh diselengegarakan, strategi-strategi ilmu politik menjalankan peranannya, walau dangkal. Tapi ia merupakan bagian dari berbagai kegiatan politik, meski apa yang disebut kegiatan politik tidaklah mudah untuk mengatakannya.
Taktik politik jelang pemilu, termasuk dalam hal ini apa yang bernama pilkada, anehnya selalu cukup memberikan alasan-alasan mengapa taktik itu “wajib” diimplementasikan. Pertanyaan pokok ini: apa sesungguhnya masyarakat luas butuhkan? Tidaklah diprioritaskan.
Karenanya pertanyaan demikian perlu diajukan karena pengertian “akal sehat” politik yang lazim mengenai apa yang tengah terjadi di masyarakat, tidaklah memadai. Dan jawabannya pun kadang-kadang mengherankan, aneh, bahkan mengejutkan untuk pengertian hidup kita sehari-hari.
Juga kita berharap UU Pemilu membawa kemashalatan bersama. Maka, perbedaan yang luas dalam persepsi politik, dan bahkan sampai batas tertentu dengan perbedaan yang bersifat normatif; karenya harus tetap diatasi agar tidak menimbulkan kegaduhan politik.
Jika tidak, dengan bersifat menjelaskan, kita cuma menilai bahwa “kegaduhan” yang paling pokok adalah mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat politik; bukan masyarakat awam yang lagi kesulitan beli beras. Maka untuk hadirnya pertanyaan beras atau pemilu, dapatlah kita jawab dengan mudah bahwa kini kita membutuhkan beras.
Menakar Dampak Kenaikan BBM
Oleh H. Ali Mubarok
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah berecana akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada dua pekan terakhir Februari 2004. Bahkan kini, harga dari beberapa jenis BBM seperti Premix sudah naik lebih dulu. Kenaikan ini sudah pasti menimbulkan pro dan kontra yang luas di pentas nasional. Bagi yang pro dengan kebijakan itu tentunya mengharapkan kebijakan tersebut akan membawa perbaikan ekonomi makro di waktu-waktu mendatang. Sedangkan bagi yang kontra khawatir bahwa kebijakan tersebut akan memperburuk perekonomian rakyat banyak.
Masyarakat yang kontra jauh lebih besar daripada yang pro dengan rencana kenaikan harga BBM karena masyarakat cenderung menilai setiap kebijakan ekonomi secara jangka pendek dan yang langsung menyentuh kehidupan mereka. Dalam kondisi perekonomian masyarakat yang sangat memprihatinkan saat ini, tidaklah salah apabila mereka mengabaikan kepentingan ekonomi makro, lebih-lebih yang berwawasan jangka panjang.
Tenaga dan pikirannya hanya habis digunakan untuk berusaha mengambil kebutuhan ekonomi jangka pendek dan tidak sedikit yang hanya sekadar mempertahankan hidup. Maka setiap terjadi rencana kebijakan yang dapat mengganggu usaha tersebut, termasuk rencana kenaikan harga BBM kali ini, perlu untuk dicegah. Masyarakat akan membayangkan dampak buruk yang akan terjadi jika harga BBM betul-betul dinaikkan.
Kenaikan BBM pada saat bersamaan semakin menambah beban masyarakat yang sampai saat ini masih juga menanggung beban krisis ekonomi. Kenaikkan BBM akan mengakibatkan efek domino di masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial-politik. Secara ekonomi, kenaikan tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga-harga dan barang jasa (inflasi), bahkan kenaikan tersebut bisa tak terkendali menyusul kenaikan BBM itu. Seperti diungkapkan Deputi Bidang Statistik Ekonomi BPS (Badan Pusat Statistik), kenaikan BBM yang cukup signifikan ini dikhawatirkan akan memicu inflasi besar-besaran selama triwulan pertama tahun 2005. Kenaikan laju inflasi itu akan tercermin dari naiknya harga sejumlah komponen kebutuhan pokok masyarakat, berupa barang dan jasa.
Secara sosial-politik kebijakan menaikkan harga ketiga komponen tersebut juga akan menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat. Di tengah kehidupan sosial-ekonomi yang semakin terhimpit krisis, kebutuhan hidup semakin melambung se-mentara, daya beli masyarakat semakin rendah, bukan tidak mungkin masyarakat akan menunjukkan penolakan secara lebih luas dan intensif. Unjuk rasa terus-menerus akan sangat potensial menimbulkan ketidakstabilan sosial-ekonomi dan keamanan.
Alternatif
Padahal persoalannya tak sesederhana bayangan orang awam, bahwa kebijakan kenaikan BBM bertujuan menyusahkan rakyat luas. Persoalannya sekarang, bagaimana pemerintah melakukan langkah-langkah untuk mengimbangi kenaikan harga BBM akibat pencabutan subsidi tersebut. Kita berpendapat, bila harga BBM naik, maka pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan. Atau lebih dari itu, pemerintahan dituntut untuk menaikkan tingkat pendapatan masyarakat.
Misalnya, dengan membuka lapangan kerja baru atau menaikkan upah atau gaji. Dalam mengelola ekonomi, pemerintah terkesan tidak mempunyai management yang baik, dan lemah koordinasinya. Kenaikan harga-harga beruntun tersebut menyebabkan seluruh unit ekonomi harus merespons pukulan tersebut dan melakukan anggaran-anggaran pengeluarannya.
Kebijakan pemerintah tersebut merupakan dilema dan keputusan yang berat dan berisiko bagi pemerintah.
Di satu sisi, bahwa kebijakan menaikkan BBM atau pencabutan subsidi BBM harus dilakukan dan sulit dihindarkan dalam rangka penyesuaian atau revisi anggaran APBN 2005, tapi di sisi lain masyarakat saat ini masih ditimpa kesusahan hidup akibat krisis ekonomi yang belum juga membaik. Sehingga, masyarakat menilai momentum kenaikan harga BBM tersebut kurang tepat. Bagi pemerintah pun, mengulur atau menunda waktu kenaikan harga BBM berarti menambah beban pemerintah yang semakin besar.
Dalam melakukan reorientasi kenaikan BBM itu pemerintah perlu mengambil teknik penentuan harga yang berlapis. Untuk mengurangi beban masyarakat lapisan bawah, pemerintah diharapkan konsekuen untuk hanya sedikit menaikkan harga jenis BBM yang banyak dikonsumsi masyarakat bawah. Kalau rencana kenaikan harga BBM secara umum adalah 20%, maka minyak tanah dan minyak bakar yang banyak dikonsumsi masyarakat bawah hendaknya jangan sampai naik lebih dari 10%, akan lebih baik tidak dinaikkan sama sekali.
Alasannya angka 10% sudah merupakan angka kenaikan yang cukup tinggi bagi masyarakat tak mampu. Untuk premium dan solar, kenaikan sedikit di atas 10% masih wajar karena kelas konsumennya memang lebih tinggi. Sedangkan harga minyak aftur dan avgas yang dikonsumsi oleh kalangan atas, kenaikan harganya dapat jauh lebih tinggi untuk menutup rendahnya kenaikan jenis minyak yang dikonsumsi kalangan bawah.
Setelah jalan itu ditempuh negara perlu menggalakkan pengencangan ikat pinggang dan melakukan revisi besar-besaran dari skala prioritas konsumsi mereka. Bagi kalangan dunia usaha, mereka lebih dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian akibat implikasi dari kenaikan BBM yang diikuti harga lain). Karena dari kenaikan harga tersebut, dapat mereka kompensasikan pada produk yang dihasilkan.
Untuk mengurangi beban golongan masyarakat kurang mampu akibat kenaikan BBM, pemerintah memberikan kompensasi yang diarahkan terutama pada program-program pertanian, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan operasi pasar khusus (OPK) beras untuk rakyat miskin. Besarnya kompensasi tersebut perlu dilakukan secara sistematis dengan anggaran memadai dan tepat sasaran.
Karena bertitik tolak dari sejarah masa lalu, pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan selalu diikuti penyimpangan dalam realisasinya. Kebijakan ”pengganti” ini pun seringkali mendapat sorotan dari masyarakat. sampai saat ini masyarakat tidak tahu jelas masalah desain, skenario, sistematika dan realisasi program kompensasi sosial tersebut. Bahkan evaluasi mengenai skenario penyaluran dana tersebut belum pernah dilakukan, apalagi pertanggungjawabannya.
Suara-suara kritis untuk melakukan evaluasi dan memberikan pertanggungjawaban sudah didengungkan oleh kelompok masyarakat, namun tampaknya kurang menjadi perhatian utama dari pemerintah. Kondisi ini yang semestinya harus dilakukan pemerintah sebagai ”kompensasi utama” terhadap kebijakan menaikkan BBM
Dengan latar pemaparan di atas, sebelum pemerintah menaikkan harga BBM ada beberapa hal yang harus dipikirkan secara mendalam. Pertama, mengkaji ulang tentang dasar dan tujuan mengapa pemerintah mau menaikkan harga BBM. Selanjutnya, perlu juga dikaji berapa besar angka kenaikkan harga BBM yang lebih pas sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Kedua, melakukan kajian mendalam terhadap penyaluran hasil pengurangan subsidi BBM. Dan itu harus jelas diketahui oleh masyarakat. Ketiga, menjaga agar dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM tidak sampai meluas jauh. Keempat, menjamin tersedianya kebutuhan BBM di masyarakat, termasuk dengan menindak segala pelaku penyelundupan BBM.
Bila keempat hal itu dilakukan, tampaknya dampak kebijakan terkait BBM bisa ditekan di tingkat titik terendah.
Kenaikan Harga BBM dan Kemiskinan: Tanggapan Atas Tanggapan
Oleh: Al Busthomy
Sebagai peneliti yang melakukan kajian tentang kenaikan harga BBM termasuk kemiskinan saya sebetulnya sangat gembira melihat begitu banyaknya tanggapan terhadap studi ini. Tetapi saya ikut sedih melihat kebanyakan tanggapan tidak diikuti dengan analisis yang menggunakan metodologi yang memadai. Umumnya tanggapan ini lebih disebabkan oleh sangkaan yang tidak mendasar sehingga seolah-olah riset ini dilakukan secara parsial tanpa melihat kelompok yang lain (lihat misalnya tulisan Carunia Firdausy Kompas, 3 Maret 2004) dan sangat abtraksi.
Mari sedikit saya jelaskan bagaimana sejarah penelitian ini. Penelitian ini dimulai sejak tahun 2000 pada saat LPEM diminta baik oleh Kantor Menko Perekonomian (Pak Kwik Kian Gie masih menjadi Menko) dan Departemen ESDM (Pak Presiden SBY waktu itu menjadi menterinya) menyiapkan kajian tentang dampak makro BBM. Kajian dimulai dari sekedar analisis sangat sederhana dengan melihat perbedaan harga domestik dan luar negeri dan distribusi penerima subsidi BBM. Kebetulan saya pribadi sejak tahun 1992 melakukan riset individual melihat dampak regresif dari harga BBM.
Karena BBM dinaikan setiap tahun (2001 dan 2002) maka LPEM diminta melanjutkan proses ini termasuk melakukan sosialisasi di beberapa daerah di
Bagaimana Dampak terhadap Kemiskinan dihitung?
Dalam melakukan analisis ini kami menggunakan baik pendekatan Computable General Equlibrium (CGE) maupun pendekatan sistem permintaan yang dikembangkan oleh Prof. Angus Deaton dari Princeton University yang hingga kini dianggap merupakan pendekatan empirikal terbaik. Sumber data yang digunakan sepenuhnya berasal dari Susenas yang diterbitkan oleh BPS yang menjadi dasar perhitungan tingkat kemiskinan di
Dalam menghitung dampak harga baik secara langsung maupun tidak langsung kami menggunakan hasil dari model CGE sehingga sudah memperhitungkan dampak tambahan (multiplier) dari kenaikan BBM. Dengan menggunakan elastisitas permintaan yang diestimasi secara terpisah, hasil perhitungan dampak harga ini kemudian dimasukkan dalam persamaan yang merupakan hasil optimasi konsumen dalam memaksimumkan tingkat kesejahteraan dengan kendala anggaran.
Kenaikan harga tentu akan mengakibatkan penurunan daya beli (pendapatan riil). Dampak ini sangat bervariasi tergantung pada pola konsumsi dan sensitifitas dari harga masing-masing komoditi terhadap kenaikan harga BBM. Rumah tangga miskin umumnya relatif terproteksi mengingat tiga hal. Pertama, pangsa konsumsi langsung BBM relatif kecil. Untuk BBM non minyak tanah, pangsa kelompok 40% terbawah kurang dari 1 % dari total pendapatan. Hanya minyak tanah yang lumayan besar yaitu sekitar 2,6% dari total pengeluaran. Kedua, konsumsi komoditi yang sensitif terhadap kenaikan BBM pun relatif kecil seperti pengeluaran untuk transportasi. Ketiga, Komoditi yang dominan dalam pola konsumsi rumah tangga 40% terbawah yaitu beras sebetulnya juga tidak bergerak banyak karena harga komoditi ini dijaga oleh pemerintah dan kenaikan harga BBM dilakukan pada saat siklus harga beras mengalami penurunan.
Walhasil kalau kita lihat beban kenaikan harga BBM hingga tingkat pendapatan menengah atas cenderung meningkat lebih dari proposional dan menurun lagi – walaupun masih jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok 40% terbawah.
Hasil perhitungan dampak pendapatan riil ini kemudian ditranslasikan dalam perhitungan indeks kemiskinan dengan menggunakan nilai pengeluaran RT yang baru setelah kenaikan harga BBM. Secara logis kemudian, tingkat kemiskinan meningkat. Simulasi kami menunjukkan peningkatan indeks kemiskinan yang terjadi untuk tahun 2005 lebih kecil daripada tahun 2002 atau 2003 (pada saat kenaikan dibatalkan) karena kenaikan harga kali ini tidak diikuti dengan kenaikan harga listrik.
Tingkat kemiskinan kemudian mengalami penurunan tatkala kelompok termiskin mendapatkan kompensasi yang jumlahnya lebih besar dari kebutuhan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan yang sama seperti sebelum kenaikan harga BBM. Pendekatan ini dalam teori ekonomi mikro dikenalkan dengan pendekatan Compensating Variation – yang seharusnya dipahami oleh seluruh mahasiswa dan lulusan Fakultas Ekonomi. Jelas disini perhitungan yang kami lakukan mencakup seluruh rumah tangga yang ada dalam Susenas.
Saya ingin menjelaskan secara gamblang dengan menggunakan contoh kongkrit tanpa menggunakan sistem persamaan permintaan di atas. Saya dalam menjelaskan ini secara sadar membiarkan terjadi double counting dalam perhitungan kenaikan biaya untuk memberikan semacam shockbreaker atau pengaman jika kebocoran benar-benar terjadi.
Kita ambil rumah tangga yang pengeluarannya sama dengan garis kemiskinan. Berdasarkan Susenas 2002, garis kemiskinan rata-rata sekitar Rp 114000 per kapita per bulan. Untuk mendapatkan nilai garis kemiskinan tahun 2005, kita hitung dengan akumulasi inflasi selama tiga tahun yaitu 6% per tahun . Perhitungan ini menghasilkan garis kemiskinan baru sebesar Rp 135 ribu per kapita per bulan. Supaya aman dengan memperhitungkan dampak inflasi tambahan dan mudah menghitungnya, kita mark-up saja menjadi Rp 150 per kapita per bulan atau kira-kira Rp 650 ribu per keluarga perbulan. Kenaikan BBM non minyak tanah sebetulnya hanya meningkatkan biaya per rumah tangga hanya Rp 6500 per bulan dan kalau biaya transportasi diperhitungkan lagi, total pengeluaran meningkat sekitar Rp 12000 per bulan per keluarga.
Lalu karena keluarga ini mendapatkan raskin 20 kg dan membayar hanya Rp 1000 per kg, keluarga ini secara implisit mendapat transfer sebesar 20 x (Rp 2800 – Rp 1000) = Rp. 36000 per bulan. Kalaupun beras yang diterima hanya 10 kg saja, transfer yang diterima adalah Rp 18000 per bulan dan jumlahnya masih lebih besar dari kenaikan biaya tersebut. Dengan menggunakan raskin saja, keluarga ini telah overcompensated. Apalagi kalau ditambahkan dengan pengeluaran pendidikan yang berkisar antara Rp 25 ribu hingga Rp 160 ribu per bulan dan tabungan pengeluaran kesehatan karena berdasarkan Susenas 2002 dan dimarkup untuk tahun 2005 kira-kira sekitar Rp 20 ribu per bulan per keluarga. Harap dicatat pula simulasi di atas hanya memperhitungkan kompensasi beras plus SPP (hanya kira-kira sepertiga dari subsidi pendidikan yang direncanakan)
Tanpa menggunakan perhitungan yang rumit tadi secara jelas, akibat transfer yang diperoleh kenaikan harga BBM tadi, pendapatan keluarga miskin mengalami kenaikan dan mendorong mereka keluar dari garis kemiskinan. Mengingat jarak rata-rata pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan (poverty gap) di
Siapa yang dimenangkan dan dikalahkan akibat kebijakan ini?
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang mengambil pelajaran ekonomi pembangunan tentu paham tentang koefisien ketimpangan seperti Indeks Gini atau Indeks Theil. Menggunakan indeks Gini, kita tahu kalau mendekati nilai 1 maka distribusinya sangat timpang. Artinya, semua pendapatan suatu perekonomian dimonopoli oleh 1 keluarga. Kalau kita memakai indeks Gini ini untuk menghitung distribusi subsidi, hampir semua komponen BBM, indeksnya nyaris mendekati 1. Hanya minyak tanah yang nilai sekitar 0,6 – itu pun sudah timpang.
Apa artinya hal ini? Kalau kita biarkan BBM terus disubsidi, kita secara sadar membiarkan proses ketimpangan distribusi pendapatan terus berlanjut. Pajak yang dipungut dari keluarga mampu dikembalikan kepada rumah tangga mampu. Secara kasar malah bisa dikatakan -mengingat rumah tangga mampu mendapatkan lebih banyak karena sebagian struktur pajak kita yang regresif dan rumah tangga belum membayar pajak- dengan subsidi BBM mereka mendapatkan lebih besar dari yang mereka bayar (dalam bentuk pajak). Agak aneh dan kontradiktif kemudian, kalau kita mengamati suara-suara atau tulisan yang menyuarakan anti kenaikan BBM justru dari orang-orang yang selama ini getol berbicara tentang ketimpangan pendapatan.
Yang kita bisa simpulkan hingga kini, dan kalau kita sepakat bahwa distribusi pendapatan harus diperbaiki, maka subsidi BBM memang sudah salah dari ”sono”nya.
Tetapi merubah kebijakan komoditi yang strategis seperti beras dan BBM tidak mudah. Menaikkan harga BBM saja jelas akan memperbaiki distribusi pendapatan. Dampak akan lebih baik jika diikuti dengan program kompensasi yang diarahkan pada rumah tangga miskin. Inilah sebetulnya rekomendasi dari penelitian LPEM.
Kembali kepada pertanyaan di atas, yang paling dimenangkan dari kebijakan ini adalah rumah tangga miskin yang mendapatkan kompensasi dan yang paling dirugikan sebetulnya kelompok pendapatan menengah yaitu kelompok kelas pendapatan 40%-60%. Kalau mereka membayar pajak pendapatan rumah tangga ini sebetulnya sudah terkompensasi sejak awal dengan kenaikan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) sebesar 300% sejak Januari 2005. Cuma sayangnya kalau melihat struktur penerimaan pajak perorangan, sebagian dari kelompok ini bukan merupakan pembayar pajak kecuali pegawai tetap termasuk buruh pabrik.
Yang sebetulnya memerlukan tambahan proteksi adalah rumah tangga yang sebelum kebijakan ini diberlakukan tergolong nyaris miskin terutama di daerah perkotaan. Oleh karena itu LPEM sejak awal meminta agar coverage raskin diperluas bukan hanya mencakup rumah tangga miskin berdasarkan kriteria BPS tetapi rumah tangga di atasnya. Kalau kita kuatir akan dikorupsi oleh aparat pemerintah, kita minta saja LSM yang melakukannya terutama untuk yang ada di daerah perkotaan. Beberapa LSM telah melakukan profesi ini menyalurkan beras dari WFP dengan baik. Hitungan saya tambahan program raskin dari 8,6 juta menjadi 10 juta keluarga memerlukan dana sebesar Rp 700 milyar. Dan jika beras digunakan adalah beras domestik maka akan menambah volume beras procurement pemerintah dan akan mengangkat harga beras dan gabah di daerah pedesaan dan akan membantu menggiatkan ekonomi pedesaan. Sayang kemudian saran ini kalah dengan program-program lain di luar pendidikan. Tetapi masih mungkin berubah karena yang dikemukakan selama ini adalah hanya usulan pemerintah. DPR masih mungkin merubahnya.
Program Kompensasi dan Pemberantasan Kemiskinan
Apakah kemudian program kompensasi ini bisa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan?. Sebagian program ini adalah relief program yang mencoba meringankan beban orang miskin dan bukan mengangkat mereka dari kemiskinan secara permanen.
Tetapi program subsidi pendidikan dan kesehatan atau infrastruktur pedesaan jelas merupakan bagian dari peningkatan kapasitas orang miskin dan upaya mengurangi biaya transaksi dan bargaining position rumah tangga miskin.
Analisis kuantitatif dengan menggunakan model logit yang kami lakukan jelas menunjukkan peran penting pendidikan, kesehatan serta infrastruktur dalam mengurangi kemiskinan. Hubungan pendidikan dengan upah yang diterima adalah positif. Pendidikan juga merupakan ”tiket masuk” dalam pasar tenaga kerja (lihat saja prasyarat iklan lamaran pekerjaan seperti minimal lulusan SMA).
Serupa pula dengan infrastruktur dimana di banyak daerah tertinggal, kemiskinan lebih disebabkan oleh isolasi dari pasar ketimbang faktor fundamental lainnya. Lagi pula untuk produk pertanian, biaya marketing dan transportasi makin menguat perannya dalam harga akhir. Perbaikan infrastruktur akan memperkuat daya saing penduduk desa dimana 80% orang miskin
Kibarkan Merah Putih, Menjaga Pulau Terluar NKRI
KARIMUN ternyata memiliki banyak keindahan pada pulaunya, salah satunya Pulau Tokong Hiu Kecil, yang merupakan pulau terluar Kabupaten Karimun. Secara geografis berada di kawasan selat malaka, berdekatan dengan
Decak kagum dengan keindahan Pulau Tokong Hiu, Bupati Karimun H Nurdin Basirun terlihat segar, meskipun telah mendaki menuju mercusuar, yang merupakan puncak pulau tersebut. Nurdin dan Rombongan menyempatkan menikmati keindahan pulau tersebut sambil beristirahat.
“Indah sekali pulaunya, ini sangat cocok menjadi tempat wisata, kita harus mempromosikannya. Terutama mengenalkan kepada siswa sekolah yang ada di Karimun,” kata Nurdin , Selasa (20/5) pagi dengan suasana yang berbeda dari tahun sebelumnya. Saat menginjakkan kaki di pulau yang hanya dihuni aparat TNI AL dan penjaga mercusuar.
Nurdin mengakui, bahwa dirinya baru pertama kali itu mengunjungi pulau yang masih berada di wilayah administratif Kabupaten Karimun. Bersama Danlanal Tanjungbalai Karimun Letkol (E) Kusmayadi, Ketua KNPI Kabupaten Karimun Yan Indra, beserta sejumlah organisasi kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat, Dalam rangka memperingati 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional.
Di pulau tanpa penghuni dan harus ditempuh selama lebih kurang satu jam dari pelabuhan Sional Tanjungbalai Karimun ini, rombongan melakukan upacara pengibaran bendera merah putih sebagai ikrar memupuk rasa cinta tanah air di saat hari bersejarah tersebut.
“Kita tidak ingin pulau kita dijarah lagi, jangan sampai sejengkal pun wilayah kita dikuasai negara lain. Mari kita kibarkan sang merah putih dan menjaga Pulau terluar NKRI,” ungkap Nurdin membakar semangat para pemuda.
Di Pulau Takong Hiu ini juga menjadi Pos Angkatan Laut, untuk menjaga perbatasan NKRI dan hanya ada satu mercusuar serta. Sehari-hari sekitar
“
Karena itu menurut Kusmayadi, pengibaran bendera merah putih di pulau terluar ini sudah sangat tepat. Di samping pulau tersebut merupakan pulau terluar, ia menilai Takong Hiu, nasibnya bisa rentan seperti pulau-pulau yang dicaplok negara tetangga.
Mengenai perlengkapan para petugas, Kusmayadi mengatakan sudah cukup lengkap “Untuk perlengkapan anggota di pulau ini sudah cukup lengkap, hanya saja kita butuh teropong malam untuk melakukan pengawasan di malam hari,” ungkapnya.
Meski hanya berlangsung sekitar 30 menit, pengibaran bendera merah putih di pulau terluar itu berlangsung cukup khidmat. Puluhan pemuda dari ormas, dan OKP, serta LSM seperti Laskar Melayu Bersatu, Pemuda Pancasila, KNPI, FKKPI, dan Kerukunan Pemuda Karimun, terlihat larut dalam suasana kebangsaan.
2 Kursi Wakil Pipimpanan DPRD Karimun Kini Terisi
*Zainuddin Achmad dan Zamhur Diambil Sumpah
*Fraksi Partai Golkar Dilarang Hadir
KARIMUN EXPOSE ---- Dua unsur pimpinan DPRD Karimun, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II yang sudah lama kosong, lantaran kedua orang wakil tersebut meninggal dunia. Kini terisi sudah. Keduanya dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun Hastopo SH, disaksikan Wakil Gubernur Provinsi Kepri HM Sani dan Bupati Karimun H Nurdin Basirun, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Karimun Sabtu (17/5).
Kedua orang yang menggantikan kursi wakil ketua tersebut, adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan Zainuddin Ahmad, menggantikan almarhum H Nanang Jaya Satria dan Bendahara Fraksi PAN Zamhur, menggantikan almarhum HM Ras yang berasal dari Partai Golkar.
Lantas bagaimana perasaan Zainuddin Ahmad atau yang akrab disapa Capt Din, sebelum dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Karimun tersebut. “Saya merasa biasa saja. Tidak ada yang berubah. Jabatan ini amanah dan justru tanggung jawab saya yang akan bertambah,” terang pentolan PDI Perjuangan DPC Kabupaten Karimun ini
Selain dua unsur pimpinan DPRD tersebut, juga dilantik anggota DPRD Karimun dari PDI Perjuangan M Salim, sebagai pengganti antar wajtu (PAW), yang menggantikan amarhum H Nanang Jaya Satria.
Hadir pada pelantikan tersebut seluruh unsur Muspida Kabupaten Karimun, Wakil Bupati Karimun, Sekda Kabupaten Karimun, Asisten I dan Asisten II, Kepala dinas dan Badan yang ada dilingkungan Pemkab Karimun.
Sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Karimun menempati kursinya, hanya empat kursi yang seharusnya ditempati oleh anggota dari fraksi Golkar terlihat kosong. Lantaran anggota Fraksi Golkar mendapat perintah dari ketua DPD II Partrai Golkar, untuk tidak menghadiri acara pelantikan tersebut sebagai pernyataan sikap.
Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Karimun, Drs R Kamaruddin, saat dihubungi KARIMUN expose Senin (19/5) membenarkan perintah tersebut. Namun bukan lantaran kurang lapang dada menerima keputusan tersebut, tapi karena hasil keputusan pengganti almarhum HM Ras dari fraksi Golkar oleh H Zamhur dari Fraksi PAN tidak sesuai tatib..
Menurut Kamaruddin, pemilihan yang dilaksanakan melalui paripurna yang berakhir menentukan H Zamhur sebagai Wakil Ketua beberapa waktu lalu tidak mengikuti aturan main tata tertib DPRD. Golkar mengira paripurna waktu itu untuk menentukan diganti atau tidaknya Tatib DPRD bukan pemilihan wakil ketua.
“Paripurna itu subtansinya tentang perubahan tatib atau tidak, bukan pemilihan wakil ketua. Itu yang tidak kita sepakati dan kita pilih tidak menyetujuinya,” ungkapnya.
Namun di balik kemelut politik ini, Kamaruddin berharap politisi external Golkar agar bisa memahami kalau proses toleransi harus dilalui dengan aturan main yang ada. Untuk pusat juga perlu mempertimbangkan setiap aturan yang keluat agar tidak terjadi dua pemahaman, khususnya pada PP nomor 53 tahun 2005.
Untuk internal Golkar sendiri, kejadian ini diharapkan dapat dijadikan moment untuk lebih merapatkan barisan di semua lini partai. (poenk)Adnan Daud : “Saya Bukan Milik Partai Sepenuhnya”
KARIMUN EXPOSE – Ketidak hadiran beberapa anggota DPRD Kabupaten Karimun dari fraksi Golkar, pada pelantikan unsur wakil pimpinan dewan dan PAW anggota DPRD Sabtu (17/5) kemarin, sangat disayangkan oleh ketua DPRD Kabupaten Karimun, yang juga dari fraksi Golkar H Raja Adnan Daud SH. Ia menyayangkan sikap dari ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Karimun, yang memerintahkan anggota fraksi hadir pada acara tersebut.
Padahal sesuai dengan janji dan sumpah jabatan saat dilantik dulu, sebagai pejabat harus mengutamakan tanggung jawab untuk rakyat bukan pribadi dan golongan.
Pernyataan tersebut disampaikan R Adnan Daud, saat pembukaan rapat paripurna dalam rangka pengambilan sumpah jabatan wakil ketua dewan. H Zainuddin Achmad, Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang menggantikan H Nanang Jaya Satria (alm) yang juga dari Fraksi PDI Perjuangan, Zamhur, Bendahara Fraksi PAN menggantikan Muhammad Ras (alm), dari fraksi Golkar.
Sebagai ketua dewan, dirinya merasa harus tetap bertanggung jawab atas janji yang pernah diucapkannya saat dilantik. Meskipun ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Karimun, memerintahkan seluruh anggota fraksi Golkar di DPRD tidak menghadiri acara pelantikan tersebut karena alasan tertentu. Spontan pernyataan tersebut disambut riuh tepuk tangan seluruh anggota rapat paripurna dan undangan.
“Saya disini adalah milik bersama, meskipun saya berasal dari fraksi partai Golkar. Namun tidak sepenuhnya saya milik partai. Saya sudah diambil sumpah untuk menjalankan kewajiban ini dengan penuh tanggung jawab kepada bangsa, negara, agama dan masyarakat. Sesuai sumpah saya juga harus mengutamakan tanggung jawab daripada kepentingan pribadi dan golongan,” kata Adnan Daud saat membuka rapat paripurna.
Pelatihan Kehumasan Bagi Para Tokoh
*Mewujudkan Masyarakat yang Informatif
KARIMUN EXPOSE – Guna mewujudkan masyarakat yang informative serta dalam rangka mensosialisasikan peran hubungan masyarakat, di lingkungan masyarakat. Pemkab Karimun melalui bagian Humas dan Infokom Setkab Karimun, menyelengarakan pelatihankehumasan bagi tokoh agama, masyarakat dan pemuda se Kabupaten Karimun, Rabu (14/5)
Kegiatan ini merupakan bentuk pembelajaran kepada masyarakat, tentang fungsi humas bagi masyarakat. minimal tahu tentang informasi yang terjadi di daerahnya. Terkadang masyarakat menemukan dan mengetahui informasi yang tidak beres tapi merasa tidak dapat menyampaikannya karena ada sesuatu yang mengganjalnya.
Amin Binsar Manihuruk, Peneliti Madya Komunikasi pada Litbang Depkominfo RI menghimbau, masyarakat atau yang dianggap tokoh, untuk tidak sungkan menyampaikan aspirasinya melalui cara-cara yang tepat di era sekarang ini.
Informasi yang bersifat kontrol kepada pemerintah atau aspirasi bisa disalurkan, misalnya melalui media informasi yang disediakan pemerintah atau melalui
“Tidak perlu takut lagi. Kalau ada yang tidak beres, bicaralah. Sebab kita sebagai masyarakat wajib mengontrol. Kalau diam nanti orang di
Binsar menggambarkan kondisi masyarakat yang mengerti informasi saat ini terbagi dalam tiga golongan. Pertama, ada orang yang berbicara dengan informasi yang benar dan untuk tujuan benar seperti untuk perbaikan pembangunan. Kedua, orang yang ingin tampil tapi tidak memiliki kapasitas yang mencukupi untuk menyampaikan informasi bagi orang banyak.
Dan terakhir, orang yang berbicara kepada orang banyak hanya karena ada maksud tertentu dan untuk kepentingan pribadinya saja. “Orang dengan type ini patut diwaspadai dan perlu diberikan arah cara yang benar dalam hal menggunakan informasi yang diperolehnya,” tambahnya. (poenk/trb)
Minggu, 09 Maret 2008
TARGET IMB 2008 KOTA TANJUNGPINANG Rp. 850 JUTA
TANJUNGPINANG, (KE) - Pembangunan daerah selayaknya harus dibiayai dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu Pemerintah Kota Tanjungpinang akan berupaya mendongkrak PAD dengan menggali dari berbagai sumber pendapatan yang berpotensi. Salah satunya adalah dari pemasukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Secara fisik pembangunan di Kota Tanjungpinang memperlihatkan perkembangan yang sangat memungkinkan untuk meningkatkan PAD dari IMB.
Dalam penjelasannya pada KE, Kamis, (28/1) di ruang kerjanya, Ir. Indriati, Kabid Bina Teknik Tata Ruang dan Tata Bangunan, Dinas Kimpraswil kota Tanjungpinang bahwa untuk target pemasukan dari IMB pada tahun 2008 sebesar Rp. 850 juta. Prediksi target ini didasari atas pemasukan IMB yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya.
Pada tahun 2007 pemasukan yang diperoleh dari IMB sebesar Rp. 917 juta, melampaui target Rp. 750 juta. Dengan demikian, lanjut Indriati, target yang dibuat pada tahun 2008 merupakan target yang realistis. Untuk merealisasi target yang menjadi tanggungjawab bidangnya itu, maka telah dipersiapkan beberapa program.
Selain memaksimalkan kinerja aparaturnya sendiri, Dinas Kimpraswil akan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang untuk melakukan pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang baru didirikan serta melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang belum memiliki IMB.
Namun demikian sebelum melakukan penertiban, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar sebelum mendirikan bangunan, terlebih dulu mengurus perizinan IMB. Indriati mengakui, bahwa keterbatasan personil pada Bidang yang dipimpinnya merupakan salah satu factor kendala dalam melaksanakan perencanaan yang telah disusun.
Namun demikian bidangnya akan terus berupaya mencapai target yang telah ditetapkan tersebut. Masih menurut Indriati, pihaknya akan melakukan pendataan ulang bangunan yang ada di Kota Tanjungpinang. Dari hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi data base pemerintah dalam bidang Bangunan.
Menyinggung prosedur pengurusan IMB, Indriati mengemukakan bahwa bagi pemohon yang telah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, maka pihaknya akan melakukan peninjauan kelokasi yang akan didirikan bangunan. Apabila persyaratannya telah lengkap dan hasil peninjauan dilapangan sesuai dengan pengajuan pemohon, maka akan dikeluarkan surat IMB. “Paling lama satu minggu”, tegas Indriati.
Besarnya biaya dalam pengurusan IMB sudah diatur sesuai Peraturan Daerah (Perda) Pemko Tanjungpinang. Berdasarkan data jumlah pemohon IMB yang dimiliki KE, terlihat bahwa sebenarnya masih banyak bangunan-bangunan yang belum memiliki IMB. Dengan demikian jika pendataan ulang jumlah bangunan yang akan dilaksanakan Dinas Kimpraswil pada tahun ini, maka akan terlihat bahwa sebenarnya target yang dibuat oleh pemerintah perlu diteliti kembali.
Seperti pernah diungkapkan oleh Ketu DPRD Kota Tanjungpinang, Bobby Jayanto, beberapa waktu lau di media massa, bahwa pemasukan PAD dari IMB masih bisa ditingkatkan, karena menurut pimpinan tertinggi Partai Patriot Pancasila ini, Kimpraswil harus bekerjasama dengan Satpol PP untuk menertibkan bangunan yang tidak memiliki IMB.
Diharapkan dengan adanya penertiban tersebut, maka akan lebih banyak lagi pemohon bangunan yang akan mengurus IMB, pada gilirannya akan meningkatkan PAD kota Tanjungpinang guna membiayai pembangunan kota Gurindam ini. (MT)
PERSYARATAN PENGURUSAN IMB
1. KTP dan Pas foto 4 x 6
2. Pembayaran terakhir PBB
3. Sertifikat tanah/Surat jual beli
4. Surat Kuasa, jika nama pemilik sertifikat tidak sama dengan nama pemohon
5. Surat Perhonan IMB
6. Surat Keterangan sempadan tanah
7. Gambar rencana bangunan
8. Izin prinsip lingkungan dan lokasi / HO untuk bangunan industri, tower
9. Data Sondir (sondir test) untuk bangunan 2 lantai atau lebih
10. Analisa perhitungan konstruksi
11. Rekomendasi Lingkungan hidup; untuk bangunan umum dan perumahan 2 Ha ke atas cukup UKL-UPL, jika lebih 25 Ha harus ada AMDAL
12. Bangunan lebih dari 2 lantai harus ada Rekomendasi Penaggulangan Kebakaran dari Satpol PP
Dalam penjelasannya pada KE, Kamis, (28/1) di ruang kerjanya, Ir. Indriati, Kabid Bina Teknik Tata Ruang dan Tata Bangunan, Dinas Kimpraswil kota Tanjungpinang bahwa untuk target pemasukan dari IMB pada tahun 2008 sebesar Rp. 850 juta. Prediksi target ini didasari atas pemasukan IMB yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya.
Pada tahun 2007 pemasukan yang diperoleh dari IMB sebesar Rp. 917 juta, melampaui target Rp. 750 juta. Dengan demikian, lanjut Indriati, target yang dibuat pada tahun 2008 merupakan target yang realistis. Untuk merealisasi target yang menjadi tanggungjawab bidangnya itu, maka telah dipersiapkan beberapa program.
Selain memaksimalkan kinerja aparaturnya sendiri, Dinas Kimpraswil akan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang untuk melakukan pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang baru didirikan serta melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang belum memiliki IMB.
Namun demikian sebelum melakukan penertiban, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar sebelum mendirikan bangunan, terlebih dulu mengurus perizinan IMB. Indriati mengakui, bahwa keterbatasan personil pada Bidang yang dipimpinnya merupakan salah satu factor kendala dalam melaksanakan perencanaan yang telah disusun.
Namun demikian bidangnya akan terus berupaya mencapai target yang telah ditetapkan tersebut. Masih menurut Indriati, pihaknya akan melakukan pendataan ulang bangunan yang ada di Kota Tanjungpinang. Dari hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi data base pemerintah dalam bidang Bangunan.
Menyinggung prosedur pengurusan IMB, Indriati mengemukakan bahwa bagi pemohon yang telah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, maka pihaknya akan melakukan peninjauan kelokasi yang akan didirikan bangunan. Apabila persyaratannya telah lengkap dan hasil peninjauan dilapangan sesuai dengan pengajuan pemohon, maka akan dikeluarkan surat IMB. “Paling lama satu minggu”, tegas Indriati.
Besarnya biaya dalam pengurusan IMB sudah diatur sesuai Peraturan Daerah (Perda) Pemko Tanjungpinang. Berdasarkan data jumlah pemohon IMB yang dimiliki KE, terlihat bahwa sebenarnya masih banyak bangunan-bangunan yang belum memiliki IMB. Dengan demikian jika pendataan ulang jumlah bangunan yang akan dilaksanakan Dinas Kimpraswil pada tahun ini, maka akan terlihat bahwa sebenarnya target yang dibuat oleh pemerintah perlu diteliti kembali.
Seperti pernah diungkapkan oleh Ketu DPRD Kota Tanjungpinang, Bobby Jayanto, beberapa waktu lau di media massa, bahwa pemasukan PAD dari IMB masih bisa ditingkatkan, karena menurut pimpinan tertinggi Partai Patriot Pancasila ini, Kimpraswil harus bekerjasama dengan Satpol PP untuk menertibkan bangunan yang tidak memiliki IMB.
Diharapkan dengan adanya penertiban tersebut, maka akan lebih banyak lagi pemohon bangunan yang akan mengurus IMB, pada gilirannya akan meningkatkan PAD kota Tanjungpinang guna membiayai pembangunan kota Gurindam ini. (MT)
PERSYARATAN PENGURUSAN IMB
1. KTP dan Pas foto 4 x 6
2. Pembayaran terakhir PBB
3. Sertifikat tanah/Surat jual beli
4. Surat Kuasa, jika nama pemilik sertifikat tidak sama dengan nama pemohon
5. Surat Perhonan IMB
6. Surat Keterangan sempadan tanah
7. Gambar rencana bangunan
8. Izin prinsip lingkungan dan lokasi / HO untuk bangunan industri, tower
9. Data Sondir (sondir test) untuk bangunan 2 lantai atau lebih
10. Analisa perhitungan konstruksi
11. Rekomendasi Lingkungan hidup; untuk bangunan umum dan perumahan 2 Ha ke atas cukup UKL-UPL, jika lebih 25 Ha harus ada AMDAL
12. Bangunan lebih dari 2 lantai harus ada Rekomendasi Penaggulangan Kebakaran dari Satpol PP
Ka.SMPN 3 Tanjungpinang Tak Pede
Dongkrak Biaya Pendidikan, Gandeng Swasta
Tanjungpinang, KE - Rendahnya angka kelulusan di SMPN 3 Tanjungpinang tahun ajaran 2006-2007 lalu hanya mencapai 61 persen, membuat pengendali sekolah yang bersangkutan harus berpikir keras mencari solusi.
Kepala sekolah SMPN 3 Drs. Edi Sarwito, membuat terobosan baru dengan mengambil langkah menggandeng pihak swasta, Menurutnya pihaknya bekerjasama dengan lembaga pendidikan non formal (swasta) dalam bimbingan belajar (bimbel) menghadapi Ujian Nasional (UN) tahun ini, agar prestasi para pelajar di sekolah yang dipimpinnya itu tidak merosot kembali angka kelulusannya.
Menyinggung biaya bimbingan belajar yang dipungut pada orang tua siswa diakui sarwito, hanya Rp.100.000 per bulan dengan tiga kali pertemuan dalam seminggu, khusus mata pelajaran UN. Biaya yang dipungut sekolah bukan untuk para guru, tetapi untuk biaya pihak penyelenggara yang di gandeng dari swasta, jadi tidak ada untuk kepala sekolah, ”boleh tanya pada penyelenggara bimbel tersebut”, katanya.
Besar biaya Rp.100.000/ bulan merupakan hasil rapat orang tua murid yang menghadapi UN, jadi bukan sifatnya pemaksaan, sambil menunjukan bukti lembaran isian formulir setuju atau tidak setuju diselenggarakan bimbingan belajar tersebut. Dari hasil isian formulir orang tuan murid Cuma 13 orang tidak mengembalikan formulir karena tidak mampu, namun pihaknya menyerahkan kembali kepada orang tua tersebut. ”berapa kesanggupan mereka agar kembali menghadap kepada saya”, tuturnya.
Menyinggung kenapa kepala sekolah enggan dan tidak ”pede” memanfaatkan tenaga edukasi yang telah ditugaskan negara yang telah memiliki kualifikasi standar, menurutnya lembaga pendidikan swasta pasti ada kelebihannya, dan hal tersebut harus kita akui, mereka lebih fahan sistim pengisian lembaran jawaban, sebab pemeriksaan data hasil UN secara komputerisasi ucapnya berdalih.
Sementara itu, Deni, manager lembaga pendidikan Salma mengakui guru senior lebih memahami keadaan siswa dalam melakukan bimbingan ujarnya. Dimana titik kelemahan yang membuat para pelajar SMP negeri tindak memiliki angka kelulusan rendah, apakah buku pelajaran tidak memadai, sistim tim manajemen sekolah dalam melakukan pembinaan? Wallahualam. (MT/Na)
Tanjungpinang, KE - Rendahnya angka kelulusan di SMPN 3 Tanjungpinang tahun ajaran 2006-2007 lalu hanya mencapai 61 persen, membuat pengendali sekolah yang bersangkutan harus berpikir keras mencari solusi.
Kepala sekolah SMPN 3 Drs. Edi Sarwito, membuat terobosan baru dengan mengambil langkah menggandeng pihak swasta, Menurutnya pihaknya bekerjasama dengan lembaga pendidikan non formal (swasta) dalam bimbingan belajar (bimbel) menghadapi Ujian Nasional (UN) tahun ini, agar prestasi para pelajar di sekolah yang dipimpinnya itu tidak merosot kembali angka kelulusannya.
Menyinggung biaya bimbingan belajar yang dipungut pada orang tua siswa diakui sarwito, hanya Rp.100.000 per bulan dengan tiga kali pertemuan dalam seminggu, khusus mata pelajaran UN. Biaya yang dipungut sekolah bukan untuk para guru, tetapi untuk biaya pihak penyelenggara yang di gandeng dari swasta, jadi tidak ada untuk kepala sekolah, ”boleh tanya pada penyelenggara bimbel tersebut”, katanya.
Besar biaya Rp.100.000/ bulan merupakan hasil rapat orang tua murid yang menghadapi UN, jadi bukan sifatnya pemaksaan, sambil menunjukan bukti lembaran isian formulir setuju atau tidak setuju diselenggarakan bimbingan belajar tersebut. Dari hasil isian formulir orang tuan murid Cuma 13 orang tidak mengembalikan formulir karena tidak mampu, namun pihaknya menyerahkan kembali kepada orang tua tersebut. ”berapa kesanggupan mereka agar kembali menghadap kepada saya”, tuturnya.
Menyinggung kenapa kepala sekolah enggan dan tidak ”pede” memanfaatkan tenaga edukasi yang telah ditugaskan negara yang telah memiliki kualifikasi standar, menurutnya lembaga pendidikan swasta pasti ada kelebihannya, dan hal tersebut harus kita akui, mereka lebih fahan sistim pengisian lembaran jawaban, sebab pemeriksaan data hasil UN secara komputerisasi ucapnya berdalih.
Sementara itu, Deni, manager lembaga pendidikan Salma mengakui guru senior lebih memahami keadaan siswa dalam melakukan bimbingan ujarnya. Dimana titik kelemahan yang membuat para pelajar SMP negeri tindak memiliki angka kelulusan rendah, apakah buku pelajaran tidak memadai, sistim tim manajemen sekolah dalam melakukan pembinaan? Wallahualam. (MT/Na)
Kadiknas Bintan Evaluasi Jajarananya
Jelang Hadapi UN dan UAS-BN 2007-2008
Bintan, (KE) - Menghadapi ujian Nasional (UN) sekolah SMP/SMU sederajat dan Ujian Akhir Sekolah-Berstandar Nasional (UAS-BN) ditingkat Sekolah Dasar TA 2007 -2008, Dinas Pendidikan melakukan evaluasi kinerja jajarannya, sejauh mana penerapan pembelajaran pada kalangan siswa di Kabupaten Bintan.
Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Diknas Kabupaten Bintan Drs. Ismail, M.Pd pekan lalu di ruang kerjanya. Didasari Ketetapan Departemen Pendidikan Nasional yang dituangkan dalam Permen No: 33 tentang Ujian Nasional (UN) SMA/SMK/sederajat bahwa ujian Nasional bertambah tiga mata pelajaran dan terintegrasi dengan ujian sekolah.
Drs. Ismail mengintruksikan pengemban tugas kepala sekolah dalam mengejar target yang telah digariskan sesuai dengan kurikulum sekolah. "Demi memastikan hal tersebut pihaknya memantau kinerja tim edukasi secara langsung di setiap sekolah untuk membuktikan sejauh mana penerapan pembelajaran lewat try out di semua jenjang pendidikan sekolah," tegasnya. Berbagai terobosan dilakukan sekolah dan pihaknya (Diknas kabupaten Bintan red) dengan menyelenggarakan try out jelang hadapi UN/UAS-BN yang bertujuan melakukan evaluasi mencari titik kekurangan / kelemahan siswa menuju perbaikan untuk mencapai SKl (standard kelulusan) demi mempersiapkan SDM yang berkwalitas berstandar Nasional.
Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah melalui Diknas Kabupaten Bintan menyelenggarakan tiga kali try out pada tahun 2008. Try out pertama dilakasanakan pada bulan Januari, kedua dilaksanakan pada bulan Pebruari dan ke tiga dilaksanakan seminggu menjelang UN /ujian akhir sekolah di tingkat SD. Tahun Ajaran 2007-2008 sebanyak 4.604 siswa peserta ujian yang akan menghadapi ujian akhir.
Dengan rincian SD diikuti oleh 2.124 siswa yang diselenggarakan pada tanggal 13,14, dan 15 Mei 2008. Untuk tingkat SMP sederajat diikuti oleh SMP 1.477 siswa dan MTS 186 siswa. Selanjutnya untuk tingkat SMU sederajat diikuti oleh SMA 723 siswa, SMK 98 siswa dan MA 16 siswa, ujar Ismail.
Di tempat terpisah Kadis Pendidikan Nasional provinsi Kepri, Drs.Ibnu Madja M.Pd melalui Kabid Pembinaan SMU sederajat, Atmadinata menjelaskan, tahun depan Ujian Nasional tingkat SMU/sederajat bertambah tiga mata pelajaran.
"Siswa yang memilih jurusan IPA bertambah mata ujian; Fisika, Kimia dan Biologi, Jurusan IPS bertambah Sosiologi, Geografi dan Matematika, sedangkan Jurusan Bahasa bertambah Antropologi, Sastra Indonesia dan Matematika jelasnya. Sedangkan bagi siswa SMK selain mata pelajaran Ujian Nasional ditambah Uji Kompetensi, dengan nilai minimum 7,00 baru bisa lulus," jelasnya.
Lebih lanjut Kabid Pembinaan SMA/sederajat, menguraikan standar nilai kelulusan minimum rata-rata 5,25. dan bila dapat nilai 4,00 salah satu mata pelajaran UN maka yang bersangkutan tidak lulus, walaupun rata-rata nilai mencapai 5,25. "kecuali semua mata pelajaran UN yang diuji, minimum memenuhi nilai 6,00," tegas Atmadinata.
Sementara sesuai dengan Permen Mendiknas No.39 tahun 2007 SD (sekolah dasar) menghadapi UAN-BN (ujian akhir sekolah- berstandar Nasional), tidak disamakan dengan UN seperti SMP dan SMA sederajat. Namun tidak kalah penting bahwa soal-soal ujian tingkat SD saat UAS-BN pihaknya telah membentuk tim penyusun soal.
Sebab seleksi tersebut soal yang dibuat, 25 persen di buat oleh Pusat Nasional dan 75 persen soal di buat Dinas Pendidikan Provinsi kepri yang disusun tim yang telah di tugaskan untuk itu.
Menyinggung fasilitas belajar terutama buku sarana pendukung pendidikan sekolah untuk mencapai kualitas sesuai dengan target kurikulum, Atmadinata mengakui bahwa, tidak seluruhnya sekolah memenuhi kebutuhan buku cetak apalagi di pelosok pulau-pulau. Namun demi memenuhi kebutuhan tersebut Diknas sudah mengatasi buku cetak telah disalurkan disekolah.
Ditempat terpisah Kadis Pendidikan Kabupaten Bintan Drs.Ismail M.Pd menyampaikan bahwa untuk menggapai angka kelulusan yang baik tidak terlepas dari peran atau tugas Kepsek dengan tim edukasi yang berhubungan langsung dengan anak didik, dan dukungan semua pihak. (MT/Na)
Bintan, (KE) - Menghadapi ujian Nasional (UN) sekolah SMP/SMU sederajat dan Ujian Akhir Sekolah-Berstandar Nasional (UAS-BN) ditingkat Sekolah Dasar TA 2007 -2008, Dinas Pendidikan melakukan evaluasi kinerja jajarannya, sejauh mana penerapan pembelajaran pada kalangan siswa di Kabupaten Bintan.
Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Diknas Kabupaten Bintan Drs. Ismail, M.Pd pekan lalu di ruang kerjanya. Didasari Ketetapan Departemen Pendidikan Nasional yang dituangkan dalam Permen No: 33 tentang Ujian Nasional (UN) SMA/SMK/sederajat bahwa ujian Nasional bertambah tiga mata pelajaran dan terintegrasi dengan ujian sekolah.
Drs. Ismail mengintruksikan pengemban tugas kepala sekolah dalam mengejar target yang telah digariskan sesuai dengan kurikulum sekolah. "Demi memastikan hal tersebut pihaknya memantau kinerja tim edukasi secara langsung di setiap sekolah untuk membuktikan sejauh mana penerapan pembelajaran lewat try out di semua jenjang pendidikan sekolah," tegasnya. Berbagai terobosan dilakukan sekolah dan pihaknya (Diknas kabupaten Bintan red) dengan menyelenggarakan try out jelang hadapi UN/UAS-BN yang bertujuan melakukan evaluasi mencari titik kekurangan / kelemahan siswa menuju perbaikan untuk mencapai SKl (standard kelulusan) demi mempersiapkan SDM yang berkwalitas berstandar Nasional.
Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah melalui Diknas Kabupaten Bintan menyelenggarakan tiga kali try out pada tahun 2008. Try out pertama dilakasanakan pada bulan Januari, kedua dilaksanakan pada bulan Pebruari dan ke tiga dilaksanakan seminggu menjelang UN /ujian akhir sekolah di tingkat SD. Tahun Ajaran 2007-2008 sebanyak 4.604 siswa peserta ujian yang akan menghadapi ujian akhir.
Dengan rincian SD diikuti oleh 2.124 siswa yang diselenggarakan pada tanggal 13,14, dan 15 Mei 2008. Untuk tingkat SMP sederajat diikuti oleh SMP 1.477 siswa dan MTS 186 siswa. Selanjutnya untuk tingkat SMU sederajat diikuti oleh SMA 723 siswa, SMK 98 siswa dan MA 16 siswa, ujar Ismail.
Di tempat terpisah Kadis Pendidikan Nasional provinsi Kepri, Drs.Ibnu Madja M.Pd melalui Kabid Pembinaan SMU sederajat, Atmadinata menjelaskan, tahun depan Ujian Nasional tingkat SMU/sederajat bertambah tiga mata pelajaran.
"Siswa yang memilih jurusan IPA bertambah mata ujian; Fisika, Kimia dan Biologi, Jurusan IPS bertambah Sosiologi, Geografi dan Matematika, sedangkan Jurusan Bahasa bertambah Antropologi, Sastra Indonesia dan Matematika jelasnya. Sedangkan bagi siswa SMK selain mata pelajaran Ujian Nasional ditambah Uji Kompetensi, dengan nilai minimum 7,00 baru bisa lulus," jelasnya.
Lebih lanjut Kabid Pembinaan SMA/sederajat, menguraikan standar nilai kelulusan minimum rata-rata 5,25. dan bila dapat nilai 4,00 salah satu mata pelajaran UN maka yang bersangkutan tidak lulus, walaupun rata-rata nilai mencapai 5,25. "kecuali semua mata pelajaran UN yang diuji, minimum memenuhi nilai 6,00," tegas Atmadinata.
Sementara sesuai dengan Permen Mendiknas No.39 tahun 2007 SD (sekolah dasar) menghadapi UAN-BN (ujian akhir sekolah- berstandar Nasional), tidak disamakan dengan UN seperti SMP dan SMA sederajat. Namun tidak kalah penting bahwa soal-soal ujian tingkat SD saat UAS-BN pihaknya telah membentuk tim penyusun soal.
Sebab seleksi tersebut soal yang dibuat, 25 persen di buat oleh Pusat Nasional dan 75 persen soal di buat Dinas Pendidikan Provinsi kepri yang disusun tim yang telah di tugaskan untuk itu.
Menyinggung fasilitas belajar terutama buku sarana pendukung pendidikan sekolah untuk mencapai kualitas sesuai dengan target kurikulum, Atmadinata mengakui bahwa, tidak seluruhnya sekolah memenuhi kebutuhan buku cetak apalagi di pelosok pulau-pulau. Namun demi memenuhi kebutuhan tersebut Diknas sudah mengatasi buku cetak telah disalurkan disekolah.
Ditempat terpisah Kadis Pendidikan Kabupaten Bintan Drs.Ismail M.Pd menyampaikan bahwa untuk menggapai angka kelulusan yang baik tidak terlepas dari peran atau tugas Kepsek dengan tim edukasi yang berhubungan langsung dengan anak didik, dan dukungan semua pihak. (MT/Na)
Arogansi Oknum anggota Dewan
#Terkait Pembangunan Jalan APBD tingkat I
Sedanau, (KE) - Betapa kecewanya masyarakat Kabupaten Natuna, khususnya masyarakat Kecamatan Sedanau Bunguran Barat, jika anggota Dewan yang mereka pilih ternyata bermasalah dan lupa akan tugasnya sebagai wakil dari Rakyat.
Memang sangat disayangkan tingkah laku dari oknum anggota Dewan yang satu ini, hanya karena tidak mendapatkan proyek jalan yang melintasi rumahnya, Mn enggan rumahnya dipindahkan demi pembangunan jalan poros lingkar dari APBD tingkat I ini.
Kekecewaan tersebut disampaikan oleh Wan Wardanus, salah seorang warga setempat, kepada KARIMUN expose sabtu (23/2), menurutnya seharusnya jalan tersebut lurus tembus kejalan Yaspen, yamh mengharuskan melewati rumah oknum anggota Dewan tersebut. Namun Mn menolak lahan rumahnya dipindah untuk pembangunan jalan.
Masih menurut Wan, atas inisiatip Mn sendiri jalan tersebut diputar tembus ke jalan Sudirman, sehingga jalan tersebut berbelok arah dan melingkari rumah oknum anggota dewan tersebut. pengerjaan proyek akhirnya melanggar tataruang pembangunan jalan. Atas kejadian tersebut masyarakat mengajukan keberatanya talah menyampaikannya kepada pemerintah, namun belum ada tindakan lebih lanjut dalam menyikapi hal ini.
"Apakah ini dibenarkan? Karena untuk mengukur jalan yang memang seharusnya berujung dari Jalan Yaspen tepat dirumah Oknum Mn sepanjang 500 meter, berakhir tepat melingkar kearah jalan Pelantar Nato, bukan dari Pelantar Nato terus ke arah Yaspen,” terang Wan.
Wan juga berharp pemerintah segera menyikapi hal-hal seperti ini, karena ini kaitannya dengan masyarakat secara langsung. Karena bagaimanapun masyarakat saat ini lebih jeli dengan keadaan yang terjadi, akibatnya masyarakat akan mengikuti langkah yang kurang patriotis tersebut. Apabila seorang pemimpin memberikan contoh yang baik masyarakat tentu akan meneladaninya.
“Akibat dari inilah saya meniru perbuatan Beliau. Saya menolak tanah saya dilintasi pembangunan jalan yang akan di gunakan untuk pelaksanaan MTQ, bisa dilihatkan Pembangunan Jalan itu besar kecil," Terang Wan dengan Ketus, sambil menunjukkan jalan untuk keperluan MTQ di depan rumahnya.
Hal Senada juga disampaikan Ketua LSM Transparansi Natuna Jami’at, bahwa apa yang dilakukan oleh oknum anggota dewan tersebut sangat disayangkan. bagaimanapun seorang pejabat bahkan seorang anggota dewan, semestinya memberi contoh yang baik dan dapat menjadi penyambung aspirasi kepada masyarakat bukan malah menambah beban.
Sementara itu ketika KARIMUN expose hendak melakukan konfirmasi, oknum anggota Dewan tersebut tidak berada di tempat. mnurut informasi sudah pulang ke Ranai. (Haffiz)
Sedanau, (KE) - Betapa kecewanya masyarakat Kabupaten Natuna, khususnya masyarakat Kecamatan Sedanau Bunguran Barat, jika anggota Dewan yang mereka pilih ternyata bermasalah dan lupa akan tugasnya sebagai wakil dari Rakyat.
Memang sangat disayangkan tingkah laku dari oknum anggota Dewan yang satu ini, hanya karena tidak mendapatkan proyek jalan yang melintasi rumahnya, Mn enggan rumahnya dipindahkan demi pembangunan jalan poros lingkar dari APBD tingkat I ini.
Kekecewaan tersebut disampaikan oleh Wan Wardanus, salah seorang warga setempat, kepada KARIMUN expose sabtu (23/2), menurutnya seharusnya jalan tersebut lurus tembus kejalan Yaspen, yamh mengharuskan melewati rumah oknum anggota Dewan tersebut. Namun Mn menolak lahan rumahnya dipindah untuk pembangunan jalan.
Masih menurut Wan, atas inisiatip Mn sendiri jalan tersebut diputar tembus ke jalan Sudirman, sehingga jalan tersebut berbelok arah dan melingkari rumah oknum anggota dewan tersebut. pengerjaan proyek akhirnya melanggar tataruang pembangunan jalan. Atas kejadian tersebut masyarakat mengajukan keberatanya talah menyampaikannya kepada pemerintah, namun belum ada tindakan lebih lanjut dalam menyikapi hal ini.
"Apakah ini dibenarkan? Karena untuk mengukur jalan yang memang seharusnya berujung dari Jalan Yaspen tepat dirumah Oknum Mn sepanjang 500 meter, berakhir tepat melingkar kearah jalan Pelantar Nato, bukan dari Pelantar Nato terus ke arah Yaspen,” terang Wan.
Wan juga berharp pemerintah segera menyikapi hal-hal seperti ini, karena ini kaitannya dengan masyarakat secara langsung. Karena bagaimanapun masyarakat saat ini lebih jeli dengan keadaan yang terjadi, akibatnya masyarakat akan mengikuti langkah yang kurang patriotis tersebut. Apabila seorang pemimpin memberikan contoh yang baik masyarakat tentu akan meneladaninya.
“Akibat dari inilah saya meniru perbuatan Beliau. Saya menolak tanah saya dilintasi pembangunan jalan yang akan di gunakan untuk pelaksanaan MTQ, bisa dilihatkan Pembangunan Jalan itu besar kecil," Terang Wan dengan Ketus, sambil menunjukkan jalan untuk keperluan MTQ di depan rumahnya.
Hal Senada juga disampaikan Ketua LSM Transparansi Natuna Jami’at, bahwa apa yang dilakukan oleh oknum anggota dewan tersebut sangat disayangkan. bagaimanapun seorang pejabat bahkan seorang anggota dewan, semestinya memberi contoh yang baik dan dapat menjadi penyambung aspirasi kepada masyarakat bukan malah menambah beban.
Sementara itu ketika KARIMUN expose hendak melakukan konfirmasi, oknum anggota Dewan tersebut tidak berada di tempat. mnurut informasi sudah pulang ke Ranai. (Haffiz)
Proyek Jalan Sudirman Yang Penuh Tanda Tanya
#Kurangnya Perencanaan oleh konsultan Jalan
Sedanau, (KE) - Keteledoran dalam pengerjaan sebuah proyek pembangunan berakibat fatal bagi masyarakat, apalagi kalau proyek tersebut diduga sarat dengan permainan. Salah satu contoh pembangunan jalan di Kecamatan Sedanau Bunguran Barat, tampak tiang listrik dibiarkan tetap berdiri di tengah jalan.
Proyek yang diperkirakan menelan dana milyaran rupiah tersebut terlihat sia-sia, ada dugaan proyek tersebut karena unsur kesengajaan dari pihak pengelolaannya. Muncul istilah yang penting dapat proyek dan dikerjakan, dalam pelaksanaanya tidak terdapat plang papan nama pengerjaan jalan oleh kontraktor dan terlepas dari pengawasan konsultan jalan.
Gambaran ini bisa dilihat, begitu sampai dipelabuhan Peri Sedanau menuju jalan Sudirman Lama, terdapat Jalan dimana ditengah-tengah jalan terdapat tiang listrik yang masih berdiri tegak, mengakibatkan satu lajur jalan terbagi dua oleh tiang listrik tersebut. Apabila tidak berhati-hati dalam berkendaraan akan celaka menabrak tiang listrik.
Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Sedanau, Gadiligas Sabli mengatakan, dari awal pembangunan jalan pihaknya telah menanyakan mengenai pemindahan tiang-tiang listrik ini, namun Kepala Distamben Agus Basri menyatakan dananya tidak cukup. Padahal dana pemindahan tiang PLN itu sudah diplot sekitar 800 juta.
Sampai saat ini kita tidak mengetahui apakah dana itu di alihkan, atau kemana belum ada yang tahu secara jelas. Namun ketika Bupati Natuna Drs Daeng Rusnadi Msi, berkunjung ke Sedanau merintahkan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Natuna Minwardi, agar tiang –tiang itu segera dipindahkan, sehingga tidak mengganggu pemandangan dan pengguna jalan.
Lebih Sabli, menyatakan sikap sangat menyayangkan, kenapa tidak dari awal pembangunan jalan tiang-tiang listrik dipindahkan, sehingga tidak merugikan pemerintah dan tidak akan merusak pembangunan jalan yang sudah ada.
Mengenai standar bestek besi yang digunakan, Sabli enggan memberikan komentar karena merasa dirinya tidak memahami masalah tersebut.
Ketua LSM Transparansi, Jami’at, justru memberikan komentar yang menyatakan bahwa telah terjadi kebocoran dana sebesar 50% terhadap pembangunan Jalan Sudirman, serta bestek besi yang digunakan tidak sesuai dengan standar yang semestinya dan telah menyalahi prosedur.
“Saya khawatir kelak jalan ini bisa menimbulkan kecelakaan, karena pembangunannya bisa dikatakan asal jadi. Mulai dari dokumen pelelangan kita ketahui bahwa pekerjaan proyek tersebut banyak penyimpangan. Anehnya lagi kita tidak mengetahui proyek ini dikerjakan oleh siapa, karena selama pelaksanana pekerjaan kita tidak melihat adanya papan nama pengerjaan proyek," ungkapnya.
Jamiat juga menjelaskan, Proyek yang menelan dana hingga 4 miliar rupiah ini memang diduga sarat dengan permainan, karena dari bestek besi yang digunakan hanya berkisar 12 dan 16 mili bukan 22 mili sesuai dengan standar.
"berapa kerugian yang dihadapi oleh Pemerintah? Yang jelas pemenang proyek ini yang mendapatkan keuntungan, atau memang telah terjadi persengkokolan dengan pihak-pihak terkait," imbuhnya.
Jami’at pernah membicarakan hal ini di forum, bersama dengan pihak kimpraswil pada saat rapat konsultan pembangunan bendungan di Sedanau ini. "Minwardi mengatakan bahwa soal pelaksanaan dilapangan sudah kami serahkan pada konsultan pengawas," ujar Jamiat menirukan omongan Kadis Kimpraswil.
“Bagaimana bisa diserahkan kepada konsultan pengawas, sedangkan konsultan pengawas itu sendiri jarang ditempat untuk mengontrol pembangunan jalan tersebut, oleh karenanya kami serahkan kepada PPTKnya, namun juga tidak ada tanggapan, jadi saya ulangi bahwa proyek pembangunan jalan Sudirman ini ditengarai telah bocor dana APBDnya sebesar 50%, yang jelas masyarakat telah dirugikan baik dari segi keselamatan maupun dari ketahanan jalan itu sendiri," ungkap Jami’at
Mengenai tiang listrik yang berada ditengah jalan, Jami’at mengatakan sudah pernah menyampaikan ke pihak Distamben, namun Distamben mengatakan tidak mempunyai dana untuk itu.(Haffiz)
Sedanau, (KE) - Keteledoran dalam pengerjaan sebuah proyek pembangunan berakibat fatal bagi masyarakat, apalagi kalau proyek tersebut diduga sarat dengan permainan. Salah satu contoh pembangunan jalan di Kecamatan Sedanau Bunguran Barat, tampak tiang listrik dibiarkan tetap berdiri di tengah jalan.
Proyek yang diperkirakan menelan dana milyaran rupiah tersebut terlihat sia-sia, ada dugaan proyek tersebut karena unsur kesengajaan dari pihak pengelolaannya. Muncul istilah yang penting dapat proyek dan dikerjakan, dalam pelaksanaanya tidak terdapat plang papan nama pengerjaan jalan oleh kontraktor dan terlepas dari pengawasan konsultan jalan.
Gambaran ini bisa dilihat, begitu sampai dipelabuhan Peri Sedanau menuju jalan Sudirman Lama, terdapat Jalan dimana ditengah-tengah jalan terdapat tiang listrik yang masih berdiri tegak, mengakibatkan satu lajur jalan terbagi dua oleh tiang listrik tersebut. Apabila tidak berhati-hati dalam berkendaraan akan celaka menabrak tiang listrik.
Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Sedanau, Gadiligas Sabli mengatakan, dari awal pembangunan jalan pihaknya telah menanyakan mengenai pemindahan tiang-tiang listrik ini, namun Kepala Distamben Agus Basri menyatakan dananya tidak cukup. Padahal dana pemindahan tiang PLN itu sudah diplot sekitar 800 juta.
Sampai saat ini kita tidak mengetahui apakah dana itu di alihkan, atau kemana belum ada yang tahu secara jelas. Namun ketika Bupati Natuna Drs Daeng Rusnadi Msi, berkunjung ke Sedanau merintahkan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Natuna Minwardi, agar tiang –tiang itu segera dipindahkan, sehingga tidak mengganggu pemandangan dan pengguna jalan.
Lebih Sabli, menyatakan sikap sangat menyayangkan, kenapa tidak dari awal pembangunan jalan tiang-tiang listrik dipindahkan, sehingga tidak merugikan pemerintah dan tidak akan merusak pembangunan jalan yang sudah ada.
Mengenai standar bestek besi yang digunakan, Sabli enggan memberikan komentar karena merasa dirinya tidak memahami masalah tersebut.
Ketua LSM Transparansi, Jami’at, justru memberikan komentar yang menyatakan bahwa telah terjadi kebocoran dana sebesar 50% terhadap pembangunan Jalan Sudirman, serta bestek besi yang digunakan tidak sesuai dengan standar yang semestinya dan telah menyalahi prosedur.
“Saya khawatir kelak jalan ini bisa menimbulkan kecelakaan, karena pembangunannya bisa dikatakan asal jadi. Mulai dari dokumen pelelangan kita ketahui bahwa pekerjaan proyek tersebut banyak penyimpangan. Anehnya lagi kita tidak mengetahui proyek ini dikerjakan oleh siapa, karena selama pelaksanana pekerjaan kita tidak melihat adanya papan nama pengerjaan proyek," ungkapnya.
Jamiat juga menjelaskan, Proyek yang menelan dana hingga 4 miliar rupiah ini memang diduga sarat dengan permainan, karena dari bestek besi yang digunakan hanya berkisar 12 dan 16 mili bukan 22 mili sesuai dengan standar.
"berapa kerugian yang dihadapi oleh Pemerintah? Yang jelas pemenang proyek ini yang mendapatkan keuntungan, atau memang telah terjadi persengkokolan dengan pihak-pihak terkait," imbuhnya.
Jami’at pernah membicarakan hal ini di forum, bersama dengan pihak kimpraswil pada saat rapat konsultan pembangunan bendungan di Sedanau ini. "Minwardi mengatakan bahwa soal pelaksanaan dilapangan sudah kami serahkan pada konsultan pengawas," ujar Jamiat menirukan omongan Kadis Kimpraswil.
“Bagaimana bisa diserahkan kepada konsultan pengawas, sedangkan konsultan pengawas itu sendiri jarang ditempat untuk mengontrol pembangunan jalan tersebut, oleh karenanya kami serahkan kepada PPTKnya, namun juga tidak ada tanggapan, jadi saya ulangi bahwa proyek pembangunan jalan Sudirman ini ditengarai telah bocor dana APBDnya sebesar 50%, yang jelas masyarakat telah dirugikan baik dari segi keselamatan maupun dari ketahanan jalan itu sendiri," ungkap Jami’at
Mengenai tiang listrik yang berada ditengah jalan, Jami’at mengatakan sudah pernah menyampaikan ke pihak Distamben, namun Distamben mengatakan tidak mempunyai dana untuk itu.(Haffiz)
Penyangga Musim Utara Yang Sia – Sia
#Tidak ada yang berminat karena sudah lewat
Sedanau, (KE) - Beginilah jadinya jikalau pengelola yang ditugaskan untuk penyambung hidup masyarakat selama musim utara tidak professional, sehingga akan terkesan seperti main-main dan menimbulkan tanda tanya.
Bagaimana tidak, program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, mengingat musim utara sangatlah rawan, dimana pada tahun lalu masyarakat sangat ketergantungan akan bahan pokok yang jarang bisa ditemui, karena ombak dilaut dan cuaca tidak memungkinkan buat perjalanan.
Kita lihat di Sedanau yang masih daerah Bunguran Barat, dimana masyarakatnya juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam hal penyanga musim utara ini, terkesan seperti tidak mengharapkan program tersebut.
Ketua LSM Transparansi, Jami’at dalam kesempatan wawancara, mengatakan bahwa program penyangga musim utara tahun ini terkesan akal-akalan, karena masyarakat hanya mendapat jatah 2 kg saja, bagaimana mungkin, musim utarakan lama.
“Ini juga kurang efisien, karena harga di pasar dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah melalui penyangga tersebut hanya beda 500 rupiah saja, sedangkan mereka untuk mendapatkan jatah tersbut harus pergi menggunakan jasa ojek, malah bertambah biayanya.”lanjut Jami’at
“Mengenai kwalitas program tersebut, ada yang didapati sudah berulat, seperti halnya tepung, kemungkinan sudah terlalu lama di gudang. karena sasarannya sudah tidak tepat, musim utaranya sudah lewat jauh sekali, barangnya baru datang . Sampai saat ini bahan-bahan masih banyak karena minat dari masyarakat terhadap program ini memble, RT saya boleh dikatakan yang mengambil hanya 4 orang saja.”ungkap Jami’at yang juga ternyata sebagai ketua RT
Mengenai cara pendistribusiannya dilapangan juga telah menyalahi aturan, bukan seperti yang diharapkan oleh Disperindag melalui kecamatan, namun melalui rekanan.
Berarti telah terjadi pembohongan terhadap publik, seperti yang diberitakan oleh sebuah media, bahwasannya pendistribusian penyangga musim utara ini dilakukan oleh kecamatan, berdasarkan pernyataan TU Disperindag, Senagip.
Hingga kini hasil dari penjualan penyangga musim utara di Sedanau boleh dikata hanya 20% yang berjalan, jadi selebihnya mubazir.(Haffiz)
Sedanau, (KE) - Beginilah jadinya jikalau pengelola yang ditugaskan untuk penyambung hidup masyarakat selama musim utara tidak professional, sehingga akan terkesan seperti main-main dan menimbulkan tanda tanya.
Bagaimana tidak, program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, mengingat musim utara sangatlah rawan, dimana pada tahun lalu masyarakat sangat ketergantungan akan bahan pokok yang jarang bisa ditemui, karena ombak dilaut dan cuaca tidak memungkinkan buat perjalanan.
Kita lihat di Sedanau yang masih daerah Bunguran Barat, dimana masyarakatnya juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam hal penyanga musim utara ini, terkesan seperti tidak mengharapkan program tersebut.
Ketua LSM Transparansi, Jami’at dalam kesempatan wawancara, mengatakan bahwa program penyangga musim utara tahun ini terkesan akal-akalan, karena masyarakat hanya mendapat jatah 2 kg saja, bagaimana mungkin, musim utarakan lama.
“Ini juga kurang efisien, karena harga di pasar dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah melalui penyangga tersebut hanya beda 500 rupiah saja, sedangkan mereka untuk mendapatkan jatah tersbut harus pergi menggunakan jasa ojek, malah bertambah biayanya.”lanjut Jami’at
“Mengenai kwalitas program tersebut, ada yang didapati sudah berulat, seperti halnya tepung, kemungkinan sudah terlalu lama di gudang. karena sasarannya sudah tidak tepat, musim utaranya sudah lewat jauh sekali, barangnya baru datang . Sampai saat ini bahan-bahan masih banyak karena minat dari masyarakat terhadap program ini memble, RT saya boleh dikatakan yang mengambil hanya 4 orang saja.”ungkap Jami’at yang juga ternyata sebagai ketua RT
Mengenai cara pendistribusiannya dilapangan juga telah menyalahi aturan, bukan seperti yang diharapkan oleh Disperindag melalui kecamatan, namun melalui rekanan.
Berarti telah terjadi pembohongan terhadap publik, seperti yang diberitakan oleh sebuah media, bahwasannya pendistribusian penyangga musim utara ini dilakukan oleh kecamatan, berdasarkan pernyataan TU Disperindag, Senagip.
Hingga kini hasil dari penjualan penyangga musim utara di Sedanau boleh dikata hanya 20% yang berjalan, jadi selebihnya mubazir.(Haffiz)
SAT NARKOBA POLRESTA TANJUNGPINANG MERINGKUS OKNUM
Tanjungpinang, (KE) - Satuan Polisi Sat Narkoba Polresta Tanjungpinang berhasil meringkus oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemprov Kepri, Jumat 29/2 sekitar jam 23.00 WIB. Muhd. Faisal oknum Satpol-PP ditangkap polisi Sat Narkoba Polresta Tanjungpinang, tersangka mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di hotel Asoka batu 6 Tanjungpinang akhirnya Faisal digiring ke ruangan Sat Narkoba Polresta Tanjungpinang untuk disidik dimintai keterangan atas penggunaan sabu-sabu yang didapati di kantong celananya.
Wartawan (KE) mencoba konfirmasi, kepala badan kepegawaian daerah provinsi kepri (BKD) Suhajar. D berujar sangat menyesalkan peristiwa ini sudah mencoreng nama dari satuan pamong praja (Satpol-PP) kita serahkan saja ke penyidik kalau memang terbukti bersalah tentu ada saksi yang sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang telah ada.
Informasi yang sangat berkembang di lapangan, Faisal ditangkap dari informasi adanya seseorang membawa barang haram alias sabu-sabu ke hotel Asoka Batu 6 Tanjungpinang ternyata orang dicurigai Faisal sendiri. Faisal langsung digeledah ditemukan satu paket sabu-sabu dalam kantong celana Faisal (tersangka) tak bisa mengelak karena bukti sabu-sabu seberat 0,1 gram berikut alat bong penghisap. Hal ini suatu bukti bagi polisi. Akhirnya Faisal tak berdaya pasrah dan langsung digiring ke ruang Mapolresta Tanjungpinang untuk diamankan tersangka serta barang bukti sabu tersebut 0,1 gram berikut bong alat pengisap untuk penyidikan lebih lanjut.
Orang yang pemasok untuk tersangka berhasil lolos dari sergapan polisi. Sekaligus masuk daftar pencarian orang (DPO) Polresta Tanjungpinang.
Faisal waktu dijumpai wartawan (KE) menyesal sekali mengakui perbuatannya. Hampir setahun lamanya menggunakan sabu-sabu untuk obat lelah. Satu minggu Faisal merogoh kantongnya 300.000 untuk beli barang haram jenis sabu-sabu.
Faisal mengomentari kepada wartawan (KE) setiap menggunakan sabu-sabu selalu memesan hotel jangan sampai ada yang tahu baik istrinya.
Polresta membenarkan kasus menimpa oknum Satpol PP tersangka Faisal diancam pasal 62 tentang menggunakan psikotropika UU RI No. 5 tahun 1997 ujarnya (IP)
Wartawan (KE) mencoba konfirmasi, kepala badan kepegawaian daerah provinsi kepri (BKD) Suhajar. D berujar sangat menyesalkan peristiwa ini sudah mencoreng nama dari satuan pamong praja (Satpol-PP) kita serahkan saja ke penyidik kalau memang terbukti bersalah tentu ada saksi yang sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang telah ada.
Informasi yang sangat berkembang di lapangan, Faisal ditangkap dari informasi adanya seseorang membawa barang haram alias sabu-sabu ke hotel Asoka Batu 6 Tanjungpinang ternyata orang dicurigai Faisal sendiri. Faisal langsung digeledah ditemukan satu paket sabu-sabu dalam kantong celana Faisal (tersangka) tak bisa mengelak karena bukti sabu-sabu seberat 0,1 gram berikut alat bong penghisap. Hal ini suatu bukti bagi polisi. Akhirnya Faisal tak berdaya pasrah dan langsung digiring ke ruang Mapolresta Tanjungpinang untuk diamankan tersangka serta barang bukti sabu tersebut 0,1 gram berikut bong alat pengisap untuk penyidikan lebih lanjut.
Orang yang pemasok untuk tersangka berhasil lolos dari sergapan polisi. Sekaligus masuk daftar pencarian orang (DPO) Polresta Tanjungpinang.
Faisal waktu dijumpai wartawan (KE) menyesal sekali mengakui perbuatannya. Hampir setahun lamanya menggunakan sabu-sabu untuk obat lelah. Satu minggu Faisal merogoh kantongnya 300.000 untuk beli barang haram jenis sabu-sabu.
Faisal mengomentari kepada wartawan (KE) setiap menggunakan sabu-sabu selalu memesan hotel jangan sampai ada yang tahu baik istrinya.
Polresta membenarkan kasus menimpa oknum Satpol PP tersangka Faisal diancam pasal 62 tentang menggunakan psikotropika UU RI No. 5 tahun 1997 ujarnya (IP)
Oknum TNI Terlibat Peredaran Shabu
KARIMUN EXPOSE - Sat Narkoba Polres Karimun kembali mengungkap peredaran psikotropika jenis sabu-sabu di Tanjungbalai Karimun, Senin (25/2) dini hari. Dari pengungkapan tersebut dua orang tersangka berhasil diamankan.
Kedua tersangka tersebut berinisial Al dan salah satunya adalah oknum anggota TNI AD berpangkat sersan satu (Sertu) berinisal Zl yang diduga ikut terlibat dalam peredaran sabu-sabu lengkap dengan barang buktinya.
”Senin dini hari hari lalu Satuan Narkoba berhasil mengamankan dua orang tersangka yang terlibat kepemilikan sabu-sabu. Salah satunya oknum anggota TNI AD diduga ikut terlibat, sampai saat ini masih dalam penyidikan lebih lanjut" ujar Kapolres Karimun, AKBP drs Leonidas Braksan MM, kepada wartawan.
Kapolres juga mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pengambangan, darimana barang tersen\but di peroleh. Penangkapannya dilakukan di rumah oknum anggota TNI AD itu di Teluk Uma, Kecamatan Tebing dengan barang bukti tujuh paket sabu-sabu berserta alat hisap (bong) dan timbangan digital.
Mengenai keterlibatan oknum anggota TNI tersebut pihaknya akan melakukan koordinasi dan menyerahkan kepada pihak Detaseman Polisi Militer (Denpom).
Sementara itu di tempat terpisah, Dandim 0317 Kabupaten Karimun, Letkol Inf Amri Zen, membenarkan keterlibatan oknum anggota TNI AD yang diamankan Sat Narkoba Polres Karimun, karena diduga memiliki sabu-sabu.
”Kita juga tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Untuk itu, saat ini kita lihat dulu hasil pemeriksaan. Kalau memang terbukti, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Dandim.
Dalam kasus ini sendiri, mengatakan, penyidikan terhadap oknum anggota TNI akan ditangani pihaknya sendiri. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jika memang terbukti akan dibawa ke persidangan militer.
Kasat Narkoba Polres Karimun, AKP Aries Andhi Sik, menjelaskan kronologis penangkapan dan pengungkapan kasus ini. awalnya yang ditangkap pertama adalah Al di Jalan Pramuka pada Minggu malam (24/2) lalu.
”Dari penangkapan Al yang merupakan warga Tanjunguma, Pulau Batam berhasil diketahui bahwa ada keterlibatan oknum anggota TNI AD. Sekitar pukul 02.00 WIB kita datangani rumahnya di Teluk Uma. Dan ternyata benar, dari rumah Zl kita berhasil menyita barang bukti sabu-sabu dan alat hisap serta timbangan, menurut keterangan barang tersebut harganya dari Rp 1,4 juta hingga Rp 1,5 juta per paket," jelasnya. (poenk)
Kedua tersangka tersebut berinisial Al dan salah satunya adalah oknum anggota TNI AD berpangkat sersan satu (Sertu) berinisal Zl yang diduga ikut terlibat dalam peredaran sabu-sabu lengkap dengan barang buktinya.
”Senin dini hari hari lalu Satuan Narkoba berhasil mengamankan dua orang tersangka yang terlibat kepemilikan sabu-sabu. Salah satunya oknum anggota TNI AD diduga ikut terlibat, sampai saat ini masih dalam penyidikan lebih lanjut" ujar Kapolres Karimun, AKBP drs Leonidas Braksan MM, kepada wartawan.
Kapolres juga mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pengambangan, darimana barang tersen\but di peroleh. Penangkapannya dilakukan di rumah oknum anggota TNI AD itu di Teluk Uma, Kecamatan Tebing dengan barang bukti tujuh paket sabu-sabu berserta alat hisap (bong) dan timbangan digital.
Mengenai keterlibatan oknum anggota TNI tersebut pihaknya akan melakukan koordinasi dan menyerahkan kepada pihak Detaseman Polisi Militer (Denpom).
Sementara itu di tempat terpisah, Dandim 0317 Kabupaten Karimun, Letkol Inf Amri Zen, membenarkan keterlibatan oknum anggota TNI AD yang diamankan Sat Narkoba Polres Karimun, karena diduga memiliki sabu-sabu.
”Kita juga tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Untuk itu, saat ini kita lihat dulu hasil pemeriksaan. Kalau memang terbukti, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Dandim.
Dalam kasus ini sendiri, mengatakan, penyidikan terhadap oknum anggota TNI akan ditangani pihaknya sendiri. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jika memang terbukti akan dibawa ke persidangan militer.
Kasat Narkoba Polres Karimun, AKP Aries Andhi Sik, menjelaskan kronologis penangkapan dan pengungkapan kasus ini. awalnya yang ditangkap pertama adalah Al di Jalan Pramuka pada Minggu malam (24/2) lalu.
”Dari penangkapan Al yang merupakan warga Tanjunguma, Pulau Batam berhasil diketahui bahwa ada keterlibatan oknum anggota TNI AD. Sekitar pukul 02.00 WIB kita datangani rumahnya di Teluk Uma. Dan ternyata benar, dari rumah Zl kita berhasil menyita barang bukti sabu-sabu dan alat hisap serta timbangan, menurut keterangan barang tersebut harganya dari Rp 1,4 juta hingga Rp 1,5 juta per paket," jelasnya. (poenk)
Senin, 28 Januari 2008
Bupati Resmikan 12 Kantor Lurah Senilai Rp 2,5 Milyar
KARIMUN EXPOSE - Warga yang ada dalam wilayah kelurahan yang ada di Kabupaten Karimun bisa tersenyum lega. Pasalnya, segala urusannya di pemerintahan kelurahan sudah semakin dekat dan representatif karena sebanyak 12 kantor lurah sudah selesai pembangunannya. Total pembangunan kantor lurah yang menelan angka Rp 2,5 miliyar lebih pada APBD 2007 itu sudah bisa digunakan setelah Nurdin Basirum meresmikan pemakaiannya, Selasa (22/1).
Secara simbolis bupati mersmikan 12 kantor lurah tersebut di pusatkan di kantor Lurah Teluk Air. Pemandangan kantor lurah Teluk Air yang ditunjuk sebagai perwakilan 12 kantor lurah yang diresmikan hari itu tampak begitu megah dari luarnya. Luasnya yang kira-kira 60 meter persegi ini dibangun CV Riau Abadi dengan nilai Rp 218 360 000. Halamannya luas tapi belum terdapat tanaman dan pagar. Halamannya juga masih bertanah dan belum diberi jalan berbentuk berbatuan.
Kontraktor tampaknya sudah memasang instalasi listrik di seluruh bagian ruangan kantor tersebut, tetapi sambungan listrik dari tiang listrik PLN belum tersambungkan secara resmi. Yang terlihat sambungan listriknya itu langsung tanpa melalui alat kilometer listrik. "Itu memang tidak ada di basetek-nya. Termasuk juga pagar-pagarnya," ujar Yan Indra menjawab pertanyaan wartawan perihal kekurangan kantor lurah tersebut.
Seorang tokoh masyarakat Kelurahan Teluk Air, Said Buchori yang didaulat memberikan sambutan pada acara tersebut turut mengucapkan rasa syukurnya. "Terima kasih kepada pemerintah, sekarang urusan warga kami sudah semakin mudah dan dekat," ujarnya yang disambut senyum sejumlah hadirin.
Walau Said mengakui senang dan bahagia kalau kelurahannya mendapatkan kantor baru, namun Said masih tampak belum puas dengan kondisi kantor yang belum berpagar. "Cantik sih cantik, tapi mohon dipagar pak. Ini belum ada pagarnya nih," ujarnya di atas podimun yang disambut riuh hadirin.
Hal senada diungkapkan H Ramli, Camat Buru yang salah satu kelurahannya mendapatkan kantor baru dari APBD 2007 tersebut. "Di sana juga sama, seperti yang bapak Buchori tadi bilang, alangkah baiknya kalau ade pagarnya, karena memang belum ada," ujarnya sambil nada gurau.
Dalam sambutannya Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Karimun, Yan Indra mengucapkan terimakasihnya atas kerja sama semua kontraktor selama ini, sehingga pekerjaan pembangunan kantor lurah tersebut terwujud dengan baik. "Terimakasih kepada para kontraktor semuanya. Tapi bagi yang menggunakan kantor ini bisa melaporkan ke saya kalau ada yang tidak beres, sebab masa perawatan masih ada enam bulan," ujarnya.
Yan Indra juga mengatakan kepada wartawan usai pelaksanaan peresmian tersebut, kalau pekerjaan proyek tersebut sudah sesuai prosedur dan sampai saat ini lancar-lancar saja. "Ini semua sudah melalui proses tender. Tahu tender, lelang, tahu kan lelang?" ujarnya dengan nada tinggi yang selanjutnya pergi meninggalkan wartawan untuk melaksanakan shalat Dzuhur. (poenk)
Yayasan Nainawa Peringati Hari Asyura
KARIMUN EXPOSE - Hari Asyura yang merupakan tradisi tahunan umat Islam untuk memperingtai Syahidnya Husain bin Ali bin Abu Thalib, cucu Rosululloh SAW. peringatan ini dilaksanakan pada setiap 10 Muharram tiap tahunnya, di Karimun Yayasan Nainawa memperingatinya di lapangan terbuka Yayasan Nainawa, Wonosari Kecamatan Meral. Minggu (27/1).
Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh Yayasan Nainawa, tokoh, alim ulama dan masyarakat Karimun serta beberapa perwakilan dari negara Irak, Iran dan negara tetangga Malaysia dan Singapura menghadiri kegiuatan hari Asyura ini.
Menurut ketua panitia pelaksanaan kegiatan ini, Embron Abdullah, kepada KARIMUN expose mengatakan bahwa di Kepulauan Riau kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan. kalau di Jakarta setiap tahunnya selalu diadakan pad tiap 10 Muharram, namun karena waktunya bersamaan pelaksanaannya baru dilaksanakan minggu (27/1).
Sementara itu pembina Yayasan Nainawa Kabupaten Karimun Sayyid Agiel Alattas, menjelaskan bahwa peringatan ini merupakan milik umat Islam. Dengan tidak memandang aliran atau madzhab apapun, peringtan ini dianggap penting untuk merefleksikan kembali perjuangan seorang cucu nabi dalam membela kebenaran dan keadilan.
"Kita bersama berharap setelah pelaksanaan acara ini akan menghasilakan sebuah pembelajaran berharga dan contoh bagi kita semua, khususnya umat Islam dalam meneruskan perjuangan Imam Husain," Ujar pria yang sering di sapa Abah ini.
dalam pelasanaan kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh partai politi Karimun, Yakni Ketua DPD II Partai Golkar Drs Raja Kamaruddin dan Eriyawanto SH tokoh Partai Politik PPP. disamping itu juga hadir anggota DPR-RI dari fraksi PAN Darmayanto.
Acara yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al Quran oleh Sayyid Salam Al Husain dari Irak, juga diisi dengan ceramah agama oleh Ustadz Hasyim Adnan dari Jakarta dan pembacaan Maqtal (sejarah perjuangan Husain) oleh Ustadz Ahmad Barqbah dari Pekalongan, Jawa Timur. (poenk)
Tenggelam Saat Memancing di Danau
* Kejang-Kejang Sebelum Jatuh
KARIMUN EXPOSE - Sabtu sore (26/1) sekitar pukul 17.30 WIB, danau bekas galian timah di depan RSUD Karimun, tiba-tiba di kerumuni orang yang kebetulan melewati kawasan tersebut. seorang ibu yang diikuti anak perempuannya lari tergopoh-gopoh sambil berteriak "cepetan kite tengok siap yang tenggelam di danau," teriaknya. spontan kejadian tersebut menjadi tanda tanya warga yang ingin tahu kenapa banyak warga yang ngumpul.
setelah di telusuri, ternyata benar ada warga sekitar yang jatuh dan tenggelam di danau tersebut. beberapa kerabat dan warga sekitar membantu ikut mencari jasad korban yang tenggelam.
dari keterangan warga sekitar yang saat itu sedang melakukan pencarian, korban yang belakangan diketahui bernama Eliyas (19) warga kapling, menjelaskan bahwa korban saat itu memancing bersama Welly yang juga warga sekitar sekitar pukul 14.00 WIB, dengan menggunakan sampan. saat tengah asyik memancing ikan gabus tersebut tiba-tiba tubuh Eliyas kejang-kejang langsung jatuh ke danau dan tenggelam.
Melihat kejadian tersebut Welly langsung berteriak minta tolong dan kebetulan ada beberapa warga yang sedang berkebun mendengarnya, kemudian langsung beberapa warga tersebut langsung menyeburkan diri ke danau mendengar Eliyas tenggelam. Namun karena kondisi danau yang dalam tubuh Eliyas tidak dapat langsung di temukan.
Selang beberapa menit warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi tempat kejadian, nampak sebagaian warga yang pandai berenang ikut membantu mencari. Tak lama kemudian petugas dari kepolisian resor Karimun mendatangi tempat kejadian dan langsung melakukan evakuasi korban.
Welyy (13), yang merupakan saksi utama atas kejadian tersebut dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. dari awal hingga kejadian tersebut Welly menceritakan kepada pihak polisi. Welly yang merupakan tetangga korban juga menjelaskan kalau korban sempat kejang-kejang sebelum tenggelam.
"Eliyas kejang-kejang dulu, saya sempat nanyak kenapa kamu, tiba-tiba sudah jatuh ke danau dan langsung tenggelam. waktu itu kami sudah mau naik keatas untuk pulang, sampai disitu Eliyas jatuh dan tenggelam," jelas Welly sambil menunjuk tempat jatuhnya korban yang tidak jauh dari tepian danau.
Warga dan aparat kepolisian masih melakukan evakuasi hingga malam. dengan peralatan seadanya akhirnya warga menemukan tubuh Eliyas pada pukul 20.25 WIB.
Tubuh Eliyas yang tidak bernyawa tersebut langsung dibawa ke RSUD Karimun untuk dilakukan pemeriksaan, sebelum dibawa kembali ke orang tuanya yang juga tidak jauh dari danau tempat kejadian. dari hasil pemeriksaan dokter korban memang meninggal karena tenggelam karena didapati air dalam paru-paru yang keluar melalui hidung.
Ayah korban Simanjuntak, menjelaskan bahwa korban memang memiliki penyakit ayan atau yang dikenal dengan ephilepsy, namun sudah lama penyakit itu tidak kambuh. (poenk)
Langganan:
Postingan (Atom)
