Sabtu, 19 Januari 2008

Freddy: “Saya Tidak Akan Mengeluarkan Ijin Pasir Laut”

* Dinilai Menguntungkan Singapura

KARIMUN EXPOSE - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Freddy Numberi, yang datang ke Karimun Selasa (15/1), menjadi tanda Tanya besar. Pasalnya kedatangannya bersama dengan Bos Artha Graha Grup Tommy Winata ke Kantor Bupati Karimun, yang sehari sebelumnya bertemu dengan Bupati Karimun.

Freddy Numberi dan Tommy datang ke Karimun dengan menggunakan helikopter yang digunakan Tommy sehari sebelumnya. Setibanya di Kantor Bupati Karimun Freddy, Tommy, Bupati Karimun H Nurdin Basirun dan beberapa unsur muspida di Karimun kemudian mengadakan rapat terbuka di ruang rapat Utama Kantor Bupati Karimun.

Awalnya, di ruang rapat Kantor Bupati Karimun di lantai III, Nurdin sempat memaparkan apa saja potensi-potensi yang terdapat di Karimun seperti tambang, rumput laut, serta pemanfaatan pulau-pulau di Karimun untuk menjadi kawasan wisata.

Namun ujung-ujungnya pembicaraan tersebut menyerempet hingga ke masalah pasir laut. Topik pembicaraan pun mulai memanas. Nurdin memang sebelumnya sempat , mengungkapkan di forum mengenai bagaimana kesulitannya kapal-kapal besar untuk melintas di perairan Karimun, akibat dangkalnya perairan tersebut. “Jadi untuk memperlancar itu kita perlu melakukan pendalaman dengan melakukan pengerukan,”ungkap Nurdin.

Namun Freddy tampaknya cepat tanggap. Ia yang didaulat untuk berbicara mengatakan, pasir laut yang beberapa waktu sempat menjadi komoditi ekspor, ternyata tidak berdampak apapun terhadap perkembangan daerah penghasil pasir laut itu sendiri. Tapi yang terjadi, justu negara Singapura yang sangat diuntungkan dari berbagai aspek termasuk pajak dan pembangunan.

Selama rapat berlangsung Tommy hanya tampak diam dan tidak sepatah katapun dilontarkansembari terus menyimak pembicaraan tersebut hingga selesai. Berbeda sehari sebelumnya, Tommy banyak menyikapi tentang SEZ. Sepanjang rapat, hanya Freddy dan Nurdin yang berbicara di depan forum tersebut. Sedangkan beberapa pejabat lainnya hanya mendengarkan.

Mengenai penanganan kedangkalan perairan di Karimun yang sempat diungkapkan Nurdin, sehingga perlunya pengerukan di beberapa titik di perairan Karimun, Freddy menambahkan, hal tersebut perlu dikaji lebih dalam. Kecuali memiliki manfaat ekonomis bagi kepentingan daerah

Saat ditanya mengenai komitmennya untuk tetap tidak mengeluarkan izin ekspor pasir laut, Freddy dengan tegas menyatakan berjanji tidak akan terjadi lagi selama ia masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. “Selama saya masih menjadi menteri, saya tidak akan mengeluarkan izin ekspor pasir laut, dan hal ini tentunya harus disertai dengan komitmen pejabat di daerah,” ungkapnya.

Freddy menilai, ekspor pasir laut beberapa waktu lalu tersebut, sangat merugikan Indonesia, terutama daerah penghasil pasir laut seperti Kepri. Ironisnya, justru hasil dari pasir laut itu lebik banyak dinikmati negeri tetangga Singapura.

Sesuai data yang di pegang Freddy selama ini, Singapura menerima pajak dari pasir laut tersebut mencapai Rp 105 triliun, disamping itu bertambah luasnya Singapura. “Dia enjoy bisa menerima pajak triliunan namun kita sendiri tidak dapat apa-apa. Kita akan terus disebut bangsa yang bodoh nantinya,” ungkap Freddy dengan tegas. (poenk)

Tidak ada komentar: