Sabtu, 19 Januari 2008

NURDIN: "Kebijakan Saya Tidak Ada Unsur Politiknya"

* Menyikapi Catatan Legislatif Terhadap Pemkab Karimun

KARIMUN EXPOSE - Kinerja instansi yang ada di lingkungan Pemkab Karimun mendapat sorotan keras dari lembaga legislatif DPRD Kabupaten Karimun pada paripurna pengesahan APBD tahun 2008. Pasalnya dari penggunaan dana APBD tahun 2007 sebagian besar tidak maksimal untuk tujuan pembangunan Karimun kedepan, karena masih terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan hasilnya tidak memuaskan bagi masyarakat. Legislatif meminta Bupati Karimun menyeleksi kembali aparat yang ada di bawah naungan Pemkab Karimun.

Hal ini menjadi perhatian utama Bupati Karimun sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan Pemkab Karimun. Bupati Karimun H Nurdin BAsirun langsung mengadakan rapat evaluasi dengan kepala dinas dan badan di lingkungan Pemkab Karimun untuk menyikapi catatan dari pandangan akhir beberapa Fraksi di DPRD Karimun. Kedepan tahun 2008 tidak ada lagi catatan-catatan yang negatif dari DPRD, supaya dapat didengarkan dan segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Salah satu catatan yang menjadi pemikiran Bupati Karimun adalah agar setiap pelaksanaan kegiatan tidak ada kepentingan politis. karena kedepan hasilnya akan menjadi pandangan negatif dari kalangan masyarakat, hal ini terbukti dari catatan dewan pada pandangan akhir fraksi pada pengesahan APBD 2008. menurut bupati dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan bupati tidak ada kepentingan politisnya.

"Saya adalah orang yang paling bebas hal-hal yang berkaitan dengan politik, karena saya adalah orang yang dulunya tidak kenal dengan politik. murni tujuan saya adalah untuk kepentingan masyarakat banyak, jadi saya berharap dari satuan kerja yang ada di lingkungan Pemkab Karimun untuk tidak melaksanakan kewajiban kerja karena tujuan politis," kata Nurdin kepada wartawan, usai mengikuti rapat paripurna pengesahan APBD 2008 di gedung DPRD Karimun Senin (7/1)

Nurdin, menegaskan bahwa setiap kebijakan bupati tidak ada unsur politisnya. Oleh karena itulah dalam waktu dekat kemungkinan untuk melakukan seleksi dilingkungan satuan kerja dinas dan Badan yang mendapatkan sorotan keras tersebut. Apabila diperlukan untuk melakukan penggantian maka hal tersebut akan terjadi

"Bongkar pasang di lingkungan dinas dan Badan tersebut pasti ada dan akan dilakukan, karena hal ini sudah menjadi pemikiran yang harus disikapi dan untuk membuktikan bahwa kebijakan saya tidak ada unsur politiknya. kalau memang dari satuan kerja ini dinilai tidak mampu maka sudah seharusnya saya melakukan penggantian, kalau perlu merekrut tenaga dari luar yang sanggup melaksanakan tanggung jawab dengan benar," Tegas Nurdin. (poenk)

Tidak ada komentar: